logo


Guru Besar UI: Pemerintahan Sementara Bentukan Benny Wenda Tidak Memiliki Dasar

Pemerintahan sementara yang dideklarasikan oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) dinilai tidak memiliki dasar

2 Desember 2020 16:06 WIB

akibanation.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pemerintahan sementara yang dideklarasikan oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) dinilai tidak memiliki dasar.

“Di dalam hukum internasional, deklarasi ini tidak ada dasarnya. Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara harus ada negara, baru ada pemerintahan,” ujar Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana di Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Menurutnya sangat aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional.


Benny Wenda Tantang RI, Fadli Zon Sentil Pemerintah: Kok Masih Sibuk Urus Rizieq Shihab?

“Sementara negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungannya, ini tidak dapat menjadi tolok ukur, karena negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara,” tuturnya.

Dalam hal ini, Hikmahanto meminta pemerintah untuk mengabaikan berbagai manuver tersebut.

“Bahkan bila perlu Polri melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar,” pungkasnya.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara.

Deklarasi pemerintahan sementara ini dilakukan dengan memanfaatkan moment 1 Desember, yang selalu diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua Barat oleh kelompok pro Organisasi Papua Merdeka (OPM).

ULMWP juga menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.

Minta Pemerintah Tak Anggap Remeh Deklarasi Benny Wanda, PKS: Kita Tak Ingin Papua Berakhir seperti Timor Timur

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar