logo


PDIP Sebut Acara Kerumunan di Petamburan Menimbulkan Banyak Pejabat Jadi Tumbal

Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Andono Warih dicopot karena kerumunan massa Habib Rizieq Syihab di Petamburan.

29 November 2020 10:45 WIB

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono dprd-dkijakartaprov.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Andono Warih dicopot karena kerumunan massa Habib Rizieq Syihab di Petamburan.

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyebut bahwa kegiatan di Petamburan menimbulkan banyak pejabat yang menjadi tumbal.

"Kegiatan tersebut menimbulkan banyak pejabat yang jadi tumbal. (Gubernur Anies Baswedan) mengorbankan anak buah," kata Gembong seperti diberitakan Detikcom, Minggu (28/11).


PDIP: Batalkan Visa Call untuk Israel

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta saat ini tidak tegas dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Saat ini publik sudah melihat Pemprov tidak tegas dalam menerapkan protokol kesehatan, tidak konsisten dan diskriminatif," ujarnya.

Gembong meminta Anies untuk menjelaskan kepada publik terkait kerumunan di Petamburan.

"Maka, Fraksi PDI Perjuangan mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyampaikan kepada publik secara terbuka terhadap kegiatan di Petamburan, apakah kegiatan tersebut menimbulkan penyebaran Covid-19," kata Gembong.

Sebelumnya, Anies telah mencopot Walkot Jakpus dan Kadis LH DKI Jakarta.

"Gubernur DKI Jakarta mencopot Bayu Meghantara dan Andono Warih sebagai Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dari jabatannya masing-masing. Pencopotan ini berdasar dari hasil audit Inspektorat DKI Jakarta yang menilai keduanya telah lalai dan abai dengan tidak mematuhi arahan dan instruksi dari Gubernur," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir dalam keterangannya, Sabtu (28/11).

"Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran kecamatan, kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup ditemukan justru meminjamkan fasilitas milik Pemprov untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa," jelas Chaidir.

Walkot Jakpus dan Kadis LH Dicopot, Pemprov DKI Jakarta Disarankan Temui FPI

Halaman: 
Penulis : Admin