logo


Bukan Gentle, Permintaan Maaf Edhy Prabowo Memang Wajib

ICW menilai pejabat yang melakukan kesalahan yang fatal, apalagi korupsi, harus minta maaf dan mencopot jabatannya.

27 November 2020 16:30 WIB

Edhy Prabowo
Edhy Prabowo Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menanggapi penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Edhy ditangkap karena diduga menerima suap dan gratifikasi, dalam perizinan ekspor benur atau benih lobster.

Egi mengatakan persoalan ekspor benih lobster sudah disorot sejak awal pengangkatan Edhy sebagai Menteri KKP. Menurutnya, kebijakan itu bisa menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan tidak menguntungkan rakyat.

“Karena beberapa pihak merasa ada kejanggalan di kebijakan ini, pertama ekspor benur dapat merusak ekosistem laut, lalu kebijakan ini juga diduga bakal menguntungkan pihak-pihak tertentu. Namun keluhan ini diabaikan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab,” kata Egi, dilansir dari Tagar TV pada Jumat (27/11).


Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Menteri KKP Sementara, Ruhut Sitompul: Yang Gagal Paham Jangan Nyinyir!

Selain itu, Egi juga merespons permintaan maaf Edhy Prabowo usai ditetapkan tersangka dan menyebut kasusnya itu sebuah kecelakaan. Baginya, permintaan maaf tersebut merupakan hal yang lucu.

“Kecelakaan yang bagaimana, saya tidak paham. Karena dari awal pun kebijakan ini sudah janggal. Lalu terbukti bahwa ada tindakan korupsi di situ. Jadi kecelakaan dimananya? Mungkin permintaan maaf itu sebagai bentuk penyesalan,” ujarnya.

“Kalau dianggap gentleman mungkin tidak, karena seharusnya ya memang begitu dan menjadi kewajiban. Ketika pejabat melakukan kesalahan yang fatal, apalagi korupsi, harus minta maaf dan mencopot jabatannya,” tegasnya.

Tak Usut Kasus Formula E, Dewi Tanjung Sebut KPK 'Komisi Perlindungan Kadrun'

Halaman: 
Penulis : Iskandar