logo


PKS Harap Presiden Jokowi Batalkan Pengaktifan Calling Visa untuk Israel

Pengaktifan calling visa ini ditengarai sebagai bagian dari soft diplomasi untuk normalisasi hubungan politik dengan Israel, padahal antara Indonesia dan Israel tidak ada hubungan diplomatik.

26 November 2020 16:21 WIB

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membiarkan pengaktifan calling visa untuk Israel.

Pengaktifan calling visa ini ditengarai sebagai bagian dari soft diplomasi untuk normalisasi hubungan politik dengan Israel, padahal antara Indonesia dan Israel tidak ada hubungan diplomatik.

“Pada 2016 lalu, Presiden Jokowi secara heroik menyerukan dan mengajak negara-negara muslim di KTT Organisasi Kerja Sama Islam untuk memboikot Israel. Seharusnya seruan ini yang sungguh-sungguh diperjuangkan dan diimplementasikan oleh pemerintah RI, bukan malah mengaktifkan calling visa untuk Israel” ujar HNW di Jakarta, Kamis (26/11).


PPP Dukung Langkah Pemerintah Lakukan Penolakan Aneksasi Israel di Tepi Barat

HNW khawatir dengan pengaktifan kembali calling visa Israel ini bisa berlanjut kepada normaliasi hubungan dan pembukaan hubungan diplomatik kedua negara yang sejak Presiden Soekarno sudah ditolak.

“Bung Karno pernah menegaskan bahwa selama Israel masih menjajah Palestina, maka selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW bahwa pernyataan Presiden Soekarno itu sangat bisa dipahami karena sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, bahwa ”kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Dan faktanya Israel masih terus menjajah Palestina. Sementara Presiden Jokowi juga pernah menyatakan bahwa Indonesia masih punya hutang, yaitu kemerdekaan Palestina. Karena dari semua negara yang diundang hadiri KTT Asia Afrika di Bandung pada 1955, semua negara-negara itu sudah merdeka, kecuali Palestina.

Oleh karena itu, HNW menilai hal itu yang mestinya diseriusi oleh pemerintah. Indonesia bahkan perlu memaksimalkan usaha itu baik dalam posisinya sebagai anggota tidak tetap di DK PBB, maupun sebagai anggota Dewan HAM, dan tidak malah membuka celah sebaliknya, dengan izinkan calling visa Israel.

“Presiden Jokowi perlu segera perintahkan Dirjen Imigrasi untuk segera membatalkan proyek calling visa Israel,” katanya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menuturkan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel tidak akan berhasil menciptakan Palestina merdeka, dalih yang biasanya dikemukan oleh propagandis normalisasi hubungan dengan Israel. Hal itu terbukti bila merujuk kepada pengalaman2 dari negara-negara yang sudah membuka hubungan dengan Israel.

“Malah belakangan, sesudah normalisasi dengan sejumlah negara, seperti Uni Emirat Arab, PM Israel Netanyahu bukan menyatakan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka dengan ibukota Yerusalem timur, tapi malah menegaskan klaim bahwa Israel adalah negara bagi bangsa Yahudi saja. Dan Yerusalem seutuhnya adalah ibukota Israel,” kata HNW.

“Karenanya wajar kalau Palestina adalah pihak pertama yg selalu menolak normalisasi hubungan dengan Israel negara penjajah itu,” tukasnya.

Israel Desak AS Tak Kembali Gabung Kesepakatan Nuklir dengan Iran

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar