logo


SMF Mulai Salurkan Kredit Konstruksi Tahun Depan, Begini Mekanismenya

PT Sarana Multigriya Finansial/ SMF (Persero) akan mulai menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang perumahan

26 November 2020 15:33 WIB

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo dalam media gathering SMF yang dilaksanakan secara daring, Kamis (26/11/2020).
Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo dalam media gathering SMF yang dilaksanakan secara daring, Kamis (26/11/2020). dok. SMF

JAKARTA, JITUNEWS.COM - PT Sarana Multigriya Finansial/ SMF (Persero) akan mulai menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang perumahan, mulai 2021 mendatang. Hal itu sebagai bagian dari perluasan mandat yang diemban BUMN tersebut dari pemerintah, salah satunya sebagai upaya mendukung pemulihan perekonomian nasional.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo menjelaskan, perluasan kegiatan usaha ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Peseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Selain itu, didalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan juga menjadi dasar dari kebijakan tersebut.


Menuju UMKM Juara 2020, Bank bjb Sosialisasikan Mekanisme Pembiayaan Kredit bjb Mesra

"Perluasan mandat baru tersebut dapat semakin memperkuat fungsi dan peran SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan, baik dari sisi supply dan demand," ujar Ananta dalam media gathering SMF yang dilaksanakan secara daring, Kamis (26/11/2020).

Menurut Ananta, dengan peran baru SMF tersebut, diharapkan bisa semakin banyak masyarakat yang terbantu mendapatkan akses hunian yang layak, dengan harga yang lebih terjangkau.

"Untuk kredit konstruksi ini baru keluar pada Oktober 2020. Jadi, kami masih dalam proses persiapan, baik untuk verifikasi pengembang penerima program, maupun mekanismenya karena harus mendapat persetujuan atau approval dari Otoritas Jasa Keuangan," jelasnya.

Sebagai tahap awal, kata Ananta, pihaknya belum bisa menyampaikan target maupun besaran dana yang disiapkan untuk kredit konstruksi. Sebab, hal itu masih akan dihitung kembali dalam Rencana Kerja Perusahaan (RKP) tahun depan.

Meski demikian, Ananta mengungkap sejumlah persyaratan yang memungkinkan suatu pengembang mendapatkan kredit konstruksi tersebut. Satu yang paling utama yakni dana kredit konstruksi yang dipinjam pengembang, haruslah dipergunakan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun syarat kedua, pengembang yang mengajukan kredit tersebut haruslah terdaftar dan terverifikasi oleh Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo menjelaskan, dasar dari munculnya kebijakan kredit konstruksi adalah adanya isu bahwa sebagian besar bank penyalur KPR, memiliki likuiditas yang terbatas karena ternyata para pengembang banyak menerima KPR sekaligus kredit konstruksinya.

"Aada beberapa bank penyalur (KPR) mengalami kesulitan, SMF akan melakukan refinancing kredit konstruksi," tuturnya.

"Jadi kredit konstruksi ini merupakan satu kesatuan dari program pembiayaan perumahan. Ini adalah satu cycle dari awal hingga hilir," imbuh dia.

Kinerja Pembiayaan SMF

Sejak awal berdirinya, SMF melaporkan telah telah mengalirkan dana ke Penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai dengan 31 September 2020 secara kumulatif mencapai Rp68,09 triliun, terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp12,15 triliun, penyaluran pinjaman sebesar Rp55,83 triliun dan pembelian KPR sebesar Rp106 miliar.

Terkait sekuritisasi, Sejak tahun 2009, sampai dengan September 2020 SMF telah menginisiasi 13 kali penerbitan transaksi sekuritisasi baik dengan skema KIK EBA maupun EBA-SP, dengan total nilai sebesar Rp12,155 triliun. Dimana 12 transaksi dilakukan bekerja sama dengan BTN dan 1 transaksi dengan Bank Mandiri.

Sedangkan, untuk kerja sama pembiayaan, SMF telah menjalin kerjasama dengan Perusahaan Pembiayaan, Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Syariah. Terkait pembiayaan syariah, akumulasi penyaluran pembiayaan syariah sejak tahun 2009 sampai dengan 31 September 2020, SMF telah menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp 11,5 Triliun.

Selain itu SMF telah aktif menerbitkan surat utang sejak tahun 2009. Hingga 30 September 2020, SMF sudah menerbitkan 44 kali surat utang termasuk Surat Berharga Komersial dengan total nilai penerbitan Rp41,21 triliun yang terdiri dari 32 kali penerbitan obligasi dan sukuk dengan nilai Rp37,23 triliun, 11 penerbitan Medium Term Note (MTN) dengan nilai Rp3,85 triliun dan 1 kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp120 miliar.

Penugasan Khusus

Dalam memperkuat perannya sebagai SMV dan fiscal tools Pemerintah, selain penyaluran KPR FLPP, SMF juga aktif dalam menjalankan program penugasan khusus dari Pemerintah yaitu Program Pembiayaan Homestay dan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.

Terkait Program Pembiayaan Homestay, SMF kembali bersinergi dengan Direktorat Akses Pembiayaan Kementerian Parekraf dalam merealisasikan Kerja Sama Pelaksanaan Dukungan Pembiayaan Pembangunan Homestay di Destinasi Pariwisata Indonesia yang diwujudkan melalui melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pada 12 November 2020.

SMF dalam kerja sama ini berperan sebagai penyedia dana untuk pembiayaan homestay kepada Masyarakat di Desa/Lokasi Wisata melalui Lembaga Penyalur dan pemberdayaan Lembaga Penyalur pada area Daerah Super Priotitas (DSP).

Sepanjang tahun 2019 dan 2020, SMF telah bersinergi dengan Kementerian Parekraf dalam merealisasikan Program Kemitraan berupa Program Pembiayaan Homestay di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang terletak di Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, untuk realisasi Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh, SMF telah bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh) dalam mengatasi daerah kumuh melalui renovasi/pembangunan rumah. Pada tanggal 5 November 2020, SMF telah melakukan penandatangan nota kesepakatan dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Tangerang untuk peningkatan kualitas rumah di kelurahan Mauk Tangerang. Sebelumnya SMF juga telah menjalin sinergi dengan DJCK Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah Pekalongan, Jawa Tengah.

Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan menggunakan dana Bina Lingkungan (BL) melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) / Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat.

Tercatat sepanjang tahun 2019 – 2020, SMF telah melakukan kolaborasi Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh bersama Kotaku di 7 kota, yaitu Yogyakarta, Semarang, Bukittinggi, Makassar, dan Pontianak, Pekalongan dan Kabupaten Tanggerang

Meringankan Beban Driver Ojol di Tengah Pandemi Corona

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata