logo


TNI Turun Tangan Copot Baliho HRS, Koalisi Masyarakat Sipil: Itu Tugas Satpol PP

Apabila ada pelanggaran dalam pemasangan baliho, baik itu terkait dengan aturan-aturan ketertiban umum prosedural seperti perizinan atau misalnya terkait substansi maka hal itu adalah tugas dari Satpol PP.

24 November 2020 21:30 WIB

Baliho bergambar wajah Rizieq Shihab dicopot.
Baliho bergambar wajah Rizieq Shihab dicopot. Twitter

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Tindakan TNI yang melakukan pencopotan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab dinilai tidak tepat dan tidak sesuai dengan UU TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dari Imparsial, Husein Ahmad mengatakan apabila ada pelanggaran dalam pemasangan baliho, baik itu terkait dengan aturan-aturan ketertiban umum prosedural seperti perizinan atau misalnya terkait substansi maka hal itu adalah tugas dari Satpol PP.

“Seharusnya hal itu diselesaikan oleh pemerintah (daerah), baik itu Satpol PP ataupun aparat penegak hukum,” ujar Husein di Jakarta, Selasa (24/11/2020).


Laskar FPI Jaga Gang Rumah Habib Rizieq, Slamet: Itu Memang Standar

Husein menjelaskan TNI sebagai alat pertahanan negara yang dilatih dan dididik untuk perang, seharusnya diletakkan pada posisi yang proporsional menanggapi ancaman militer dan pertahanan Indonesia, terutama untuk menghadapi perang ketika ada ancaman dari luar.

“Pelibatan di dalam negeri hanya perbantuan pada polisi jika situasi ancaman sudah tidak bisa lagi ditangani oleh kepolisian dan membutuhkan perbantuan TNI,” tuturnya.

Menurut Husein, hak ekspresi dan berpendapat adalah hak setiap warga negara yang harus dilindungi oleh Negara. Sesuai Pasal 19 dan 20 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pembatasan terhadap ekspresi hanya bisa dilakukan dengan alasan penghormatan terhadap hak orang lain, keamanan nasional atau ketertiban umum, serta atas propaganda perang, anjuran ujaran kebencian, permusuhan, atau kekerasan. Pembatasan juga harus dilakukan melalui hukum yang berlaku.

Dalam konteks itu, Husein memandang, pencopotan seharusnya dilakukan oleh aparatur penegak hukum dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan di dalam peraturan perundang-undangan jika memang terdapat pelanggaran hukum dalam pemasangan Baliho tersebut.

Husein menangatakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak kepada pemerintah daerah dan kepolisian untuk mengevaluasi dan mengkaji seluruh Baliho yang ada di Jakarta.

“Jika terdapat Baliho-baliho yang melanggar dari aturan hukum yang berlaku, maka pemerintah daerah dan penegak hukum perlu bertindak tegas dan tidak pilih kasih dalam menindaknya,” kata Husein.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga mendesak Presiden RI dan Pemerintah secara umum untuk tegas melaksanakan UU TNI agar tindakan-tindakan yang potensi sewenang-wenang tidak dilakukan atas dasar keamanan.

Presiden dan Panglima TNI dihimbau untuk mengingatkan kepada bawahannya agar bersikap secara proporsional sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU TNI.

“Kepada semua pihak untuk menghentikan penebaran Kebencian atas dasar SARA yang dapat menimbulkan masalah terhadap keamanan,” pungkasnya.

Baliho Rizieq Diturunkan TNI, Ustaz Maaher: Terima Kasih, Umat Islam Sudah Selesai Sambut Kedatangan IB HRS

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar