logo


Pangdam Jaya Ancam Bubarkan FPI, Koalisi Masyarakat Sipil: Bukan Bagian Kewenangan TNI

Pernyataan Pangdam Jaya dinilai kurang tepat karena TNI tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan suatu ormas.

24 November 2020 19:59 WIB

Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman
Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman JawaPos.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik pernyataan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurahman yang mengancam pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI).

Pernyataan Pangdam Jaya dinilai kurang tepat karena TNI tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan suatu ormas.

“Kami memandang, terkait dengan pernyataan Pangdam Jaya tentang pembubaran ormas tertentu kurang tepat. Hal itu tentu tidak termasuk kewenangan TNI yang telah diatur dalam undang-undang,” ujar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dari KontraS, Andi Rizaldy di Jakarta, Selasa (24/11/2020).


Laskar FPI Jaga Gang Rumah Habib Rizieq, Slamet: Itu Memang Standar

Andi menjelaskan bahwa mekanisme dan proses hukum pembubaran Ormas telah diatur tata caranya dalam undang-undang dan bukan merupakan bagian dari kewenangan TNI.

Menurutnya dalam negara hukum, ruang penegakan hukum dan Kamtibmas seharusnya dilakukan oleh kepolisian, termasuk penanganan dan pengendalian situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“TNI tidak bisa bertindak kalau tidak ada keputusan politik negara sesuai Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI. Dalam kerangka menjaga keamanan dalam negeri, pelibatan TNI sifanya adalah perbantuan ke polisi, sehingga TNI tidak bisa bergerak sendiri, tapi harus tetap dalam kerangka perbantuan ke polisi,” pungkasnya.

Sebelumnya pernyataan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman soal Front Pembela Islam (FPI) mengundang polemik. Selain menilai FPI "semau gue", Dudung meyebut bisa saja FPI dibubarkan.

Soal pernyataannya itu, Dudung akhirnya buka suara soal. "Saya sampaikan kalau perlu, kalau perlu bubarkan kan FPI itu. Kalau Pangdam, TNI itu tidak bisa membubarkan, itu harus pemerintah," kata Dudung di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).

Dudung pun menegaskan, maksud pernyataannya beberapa waktu lalu ihwal pembubaran FPI jika hal tersebut diperlukan. Menurutnya, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukam pembubaran atas suatu organisasi.

Baliho Rizieq Diturunkan TNI, Ustaz Maaher: Terima Kasih, Umat Islam Sudah Selesai Sambut Kedatangan IB HRS

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar