logo


Golkar: RUU HIP Belum Urgent untuk Dibahas

Firman menyampaikan bahwa Penetapan jumlah prolegnas prioritas RUU 021 harus realistis, jumlahnya tidak perlu dipaksakan sebanyak-banyaknya.

24 November 2020 14:00 WIB

Politisi Partai Golkar, Firman Soebagyo
Politisi Partai Golkar, Firman Soebagyo dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ketua Kapoksi Baleg DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo menuturkan ada beberapa catatan dari Fraksi Golkar terkait dengan usulan RUU di Prolegnas 2021 yang akan ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah.

Firman menyampaikan bahwa Penetapan jumlah prolegnas prioritas RUU 021 harus realistis, jumlahnya tidak perlu dipaksakan sebanyak-banyaknya.

"Tetapi kita harus melihat ketersediaan waktu dan kemampuan dari masing-masing alat kelengkapan dewan untuk bisa menyelesaikan pembahsan undang-undang dimasing-masing komisinya bersama pemerintah," kata Firman di Jakarta, Selasa (24/11/2020).


Kelompok Pendukung Risma Bermunculan, Ini Komentar Wanita Emas

Firman menjelaskan kenapa Fraksi Golkar mengusulkan harus realistis? Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu kinerja dewan yang mudah terukur oleh publik adalah di bidang legislasi dari jumlah yg ditetapkan dalam prioritas dan berapa yang selesai ditetapkan/ diselesaikan menjadi UU

"Oleh karena itu, dalam usulan kami seyogyanya pemerintah dan DPR tidak perlu memasukan lagi RUU yang bisa menimbulkan kontroversial di masyarakat," ujar Firman.

Anggota Komisi IV DPR ini mencontohkan RUU yg bisa menimbulkan kontroversi seperti RUU HIP yang sudah disahkan menjadi inisatif DPR karena menimbulkan kontoversi di publik yang sangat luar biasa sebaiknya tidak perlu lagi ditetapkan menjadi skala prioritas 20021.

Apalagi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD konon katanya sudah menyerahkan surat kepada pimpinan DPR disertai DIM pemerintah. DIM pemerintah ini menurut pernyataan Mahfud MD bahwa subtansi yang disampaikan pemerintah ini berbeda dengan draf RUU yang sebelumnya yang manjadi inisatip DPR.

"Nah oleh karena itu sampai sekarang kami semua anggouta Baleg DPR juga belun mengetahui DIM pemerintah yang dimaksud yang konon katanya sudah berubah, dan perubahan seperti apa kami DPR belum tau tegas Firman.

Oleh Karen itu sebelum diusulkan kembali masuk di prolegnas harus dijelaskan terlebih dahulu oleh pemerintah seperti apa perubahannya.

“Apabila tidak ada penjelasan yang jelas kami tegas menolak tidak perlu dimasukan di prolegnas dan dibahas lagi. Dan itu akan buang-buang waktu dan energi saja,” kata Firman.

“Menurut saya bahwa RUU HIP belum menjadi RUU yang urgent untuk dibahas. Karena situasi bangsa saat ini masih hiruk pikuk dengam gejolak politik dan itu tidak akan menguntungkan bagi pemerintah dan DPR," pungkasnya.

Mengharapkan Presiden Jokowi Menegur Ahok Adalah Sebuah Ilusi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar