logo


Wacana Belajar Tatap Muka, PKS: Anak-anak dan Guru Berpotensi Saling Menularkan.

Mardani juga menyoroti rasio kasus positif harus kurang dari 5 persen dalam waktu dua minggu secara berturut-turut.

23 November 2020 16:19 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wasekjen PKS, Mardani Ali Sera menyoroti keputusan pemerintah terkait pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah yang akan dimulai pada Januari 2021.

“Setidaknya ada beberapa catatan dari kebijakan yang diambil melalui 4 menteri ini,” ujar Mardani di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Mardani mengatakan sangat tidak pas jika beban infrastruktur pembelajaran tatap muka di sekolah diserahkan ke Pemda.


Kelompok Pendukung Risma Bermunculan, Ini Komentar Wanita Emas

Menurutnya pemerintah pusat juga harus ikut turun dan fokus pada upaya sosialisasi protokol kesehatan, penyiapan infrastruktur sampai kerja sama dinas pendidikan dan Satgas Covid-19, juga penerapan hukum yang berkeadilan.

“Jangan sampai pemerintah pusat dianggap lepas tanggung jawab karena menyerahkan begitu saja kepada Pemda. Terlebih tidak diiringi dengan pemetaan daerah maupun sekolah yang dapat dikategorikan siap/belum siap. Sebaiknya ditunda jika sekolah belum bisa memenuhi infrastruktur maupun SOP-nya,” kata Mardani.

Anggota DPR RI ini menambahkan contoh tantangan yang akan dihadapi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Jika pembelajaran tatap muka dilakukan, menerapkan protokol kesehatan akan jauh lebih berat karena mereka bermain secara bergerombol dan sulit menjaga jarak,” tambahnya.

Hal lain, apakah pemberian izin pembelajaran tatap muka kepada pemda sudah berdasarkan data epidemologi. Hal ini mengingat berdasarkan panduan dari WHO, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi seperti melihat jumlah kasus baru yang dilaporkan selama periode waktu tertentu di lingkungan sekolah (1 per 100 ribu).

Mardani juga menyoroti rasio kasus positif harus kurang dari 5 persen dalam waktu dua minggu secara berturut-turut.

“Jika sekolah tetap dibuka ketika kasus Covid-19 masih tinggi, anak-anak sampai guru berpotensi saling menularkan. Tentu kita tidak ingin adanya klaster sekolah dari keputusan ini,” tuturnya.

Kemudian berbagai epidemiolog sudah menyatakan jika suatu daerah menunjukkan tingkat risiko penularan tinggi, maka perlu dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat.

Oleh karena itu, kara Mardani, keputusan membuka sekolah tatap muka bisa jadi blunder bagi pemerintah karena dianggap mengesampingkan faktor kesehatan masyarakat di masa pandemi

“Terakhir, pastikan pemerintah belajar dari kesalahan yang ada dalam penanganan pandemi ini: terlambat, menyepelekan, abai pendapat ahli, minim koordinasi, salah diagnosis hingga kontra produktif kebijakan. Ayo, benahi diri hadapai pandemi ini,” pungkasnya.

Mengharapkan Presiden Jokowi Menegur Ahok Adalah Sebuah Ilusi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar