logo


Undang Undang Omnibus Law Ciptaker Sesuai dengan Prinsip Good Governance

Pembuatan UU Omnibus Law Ciptaker telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik (good governance)

21 November 2020 11:04 WIB

RUU Omnibus Law
RUU Omnibus Law istimewa

Good Governance sering juga disebut sebagai Governansi public atau tatakelola pemerintah yang baik adalah suatu prinsip penyelenggaran pemerintahan yang disyaratkan dalam negara demokrasi.

Prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya keterbukaan (transparansi), pertanggung jawaban (akuntabilitas ) dan keterlibatan masayarakat (partisipasi) dalam keseluruhan proses pembuatan kejikana (Policy making).

UU Omnibus Law Cipta kerja merupakah UU yang paling menghebohkan pada tahun ini. Proses pembuatan hingga pengesahan UU tidak lepas dari berbagai dukungan, kritik dan protes dari kalangan masyarakatan, mulai dari perumusan kebijakan di pemerintah dan DPR hingga pengesahananya.

Betuk protes juga bermacam-macam dari opini atau wacana, gerakan masa atau demonstrasi hingga gugatan hukum (judicial review) ke Mahkamah konsitusi. Sebuah protes atau ketidak-setujuan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi.


Gugat UU Cipta Kerja ke MK, KSPI: Hampir Seluruhnya Merugikan Kaum Buruh

Namun demikian, semua orang harus menerima bahwa akhirnya harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Dari sisi substansi, UU ini dikritik karena dianggap pro kepada pengusaha, merugikan kaum buruh dan tidak pro rakyat.

Dalam perumusannya UU ini juga dianggap tidak transparan, terburu-buru dan lain sebagainya . Dengan kata lain UU ini dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Governansi Ekonomi (Economic Governance)

Tuduhan bahwa pembuatan UU tidak sejalan dengan prinsip good governance sejatinya tidaklah benar. Undang-undang jumbo ini secara substantif telah mememuhi prinsip-prinsip governansi yang baik atau good governance yang mempunyai 3 kaki, yaitu governansi ekonomi (economic governance), politik ( political governance), dan governansi administrasi (administrative governance).

Governansi ekonomi menyebutkan bahwa pembuatan kbikan public (public policy ) harus memfasilitasi berkembangnya aktivitas ekonomi domestic dan interaksinya dengan pelaku-pelaku ekonomi global.

Prinsip governenasi ekonomi sudah terlihat didalam pembuatan UU Omnibus Law Ciptaker karena alasan utama dibuatnya UU ini adalah untuk menghilangkan berbagai hambatan-hambatan yang disebabkan oleh obesitas regulasi yang tumpang-tindih (overlapping) ,konflik antara UU yang menjadi hambatan dalam investasi.

Lambatnya investasi akan menghambat terciptanya lapangan kerja dan akan menciptakan pengangguran. Sempitnya lapangan kerja dan banyaknya pengangguran akan melahirkan kemiskinan. Dengan demikian, misi utama UU Omnibus Law Ciptaker adalah untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat dengan cara menghilangkan peraturan-peraturan yang menghambat, misalnya tumpang tindih (overlapping) dan konflik agar aliran investasi mudah masuk ke Indonesia sangat jelas terlihat pada UU jumbo ini.

Governansi Politik (political governance)

Governansi politik (political governance) terkait dengan proses perumusan (formulasi) kebijakan. Dalam hal perumusan, UU ini dikritik karena dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi dari masayarakat luas. Kritikan atau pandangan ini juga tidak benar. Karena pada setiap tahapan-tahapannya seperti;perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengesahan atau pengundangan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembahsan substansi UU ini telah melibatkan banyak stake holder yang terkait dengan UU ini. Selain pemerintah, tahap pembahasan UU juga mengundang kalangan akademisi, serikat pekerja, pengusaha dalam bentuk tri-partite. Sejalan dengan asas transparansi dan partisipasi, presiden bahkan menginstruksikan agar kluster ketenagakerjaan dibahas tersendiri, karena akan melibatkan serikat pekerja. Pelibatan Serikat pekerja sangat ditekankan oleh presiden karena 11 Klaster UU ini, salah satunya adalah klaster ketenaga kerjaan.

Tuduhan bahwa UU OL Ciptaker ini dibuat secara tidak transparan atau diam-diam juga tidaklah benar. Nurul Arifin, anggota DPR dari Fraksi Golkar yang juga anggota Panja RUU ini mengatakan bahwa pembahasan UU ini sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang melibatkan berbagai pihak dan dilakukan berbulan-bulan. DPR secara terbuka menerima serikat pekerja untuk berdiskusi secara terbuka di gedung DRP maupun di luar Gedung DPR dan membuat kesepakatan. Jadi tidaklah benar apabila ada yang menuduh bahwa DPR itu arogan. Nurul Arifin menambahkan bahwa tidak benar adanya tuduhan bahwa UU OL Ciptaker ini tidak mendengarkan aspirasi rakyat.karena dalam tahap pembahasannya DPR melibatkan para ahli dari berbagai bidang seperti bidang ekonomi, hukum, ketenagakerjaan, pertanahan, dan lain-lain.

Governansi Administratif ( Administrative governance)

Governansi administrative atau “Administrative governance” mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Artinya, sejauh mana kebijakan itu bisa diimplementasikan di lapangan, sehingga akan memberikan dampak sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Kebijakan tersebut.

UU ini baru saja disahkan oleh DPR dan masih dalam tahap koreksian untuk disetujui oleh pemerintah. Agar UU ini bisa diimplementasikan, masih diperlukan 43 peraturan turunan dengan perincian 37 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Presiden (Perpres).

Pemerintah sudah menyadari bahwa agar UU ini segera memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang disampaikan, pemerintah harus secepatnya menyelesaiakan peraturan-peraturan turunan tersebut.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menyelesaikan aturan turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pemerintah akan menyelesaikan peraturaan turunan beleid ini secepat-cepatnya nya.

Penyelesaian aturan sebagaimana disampaikan presiden, akan mendorong reformasi birokrasi dan dalam masa pandemi ini akan mempercepat pemulihan ekonomi. Kesigapan pemerintah ini sejalan dengan prinsip-prinsip governansi administrasi yang tujuannya agar UU yang sudah diputuskan bisa diimplementasikan.

Peluang Perbaikan

Kalau UU ini sudah disahkan oleh DPR, apakah UU kemudian sudah sempurna? Jawabannya tentu belum.

Kritikan, ketidaksetujuan dan pandangan dari masyarakat masih bisa ditampung.

Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menawarkan tiga cara atau jalan bagi masyarakat yang tidak setuju (kontra) terhadap Omnibus law.

Pertama, masyarakat bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini, cara ini sedang berproses. Kedua, masyarakat juga bisa mengajukan legislative review ke DPR. Dalam cara ini, DPR bisa mempertimbangkan bagian-bagian mana yang bisa direvisi. Cara ketiga adalah langsung memberi masukan kepada pemerintah agar dimasukkan dalam penyusunan peraturan turunannya.

Pembuatan UU Omnibus Law Ciptaker yang mendapatkan banyak sorotan, kritikan dan protes ini sejatinya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip tata-kelola pemerritahan yang baik (good governance), dari sisi prosedur perumusan, substansi dan juga rencana-rencana implementasi.

Pemerintah juga masih membuka peluang masukan dan partisipasi masyarakat meelalui berbagai cara yang itu sejalan dengan semangat demokrasi yang salah satu komponennya adalah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penulis: Dr. Sri Yunanto M.Si

(Dosen Kebijakan Publik Pascasarjana Ilmu Administrasi , FISIP Universitas Muhaamdiyah Jakarta)

KSP: Siapa Bilang PKWT Seumur Hidup?

Halaman: