logo


Uni Eropa Tingkatkan Sanksi terhadap Pemerintah Belarus

Uni Eropa pada Kamis (19/11) meningkatkan sanksi mereka terhadap pemerintahan Alexander Lukashenko

20 November 2020 12:00 WIB

Presiden Belarus Alexander Lukashenko
Presiden Belarus Alexander Lukashenko Tass

BRUSSELS, JITUNEWS.COM - Kementerian Luar Negeri Uni Eropa telah sepakat untuk memperpanjang sanksi yang mereka jatuhkan kepada pemerintah Belarus atas tindakan brutal mereka dalam menangani aksi protes yang terjadi sejak hasil pemilu Belarus diumumkan pada 9 Agustus lalu yang memenangkan kembali Alexander Lukashenko.

Mengakui bahwa sanksi yang mereka jatuhkan sebelumnya terhadap Lukashenko dan belasan pajabat Belarus gagal untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang melakukan aksi protes, Kepala Komisi Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell mengatakan bahwa sejumlah sanksi yang dijatuhkan pada 19 November kemarin tidak hanya ditujukan kepada perseorangan saja, melainkan juga dijatuhkan terhadap sejumlah institusi, perusahaan, dan firma.

"Sanksi itu akan berdampak terhadap aktifitas perekonomian normal di dalam Belarus," kata Borrell dikutip Radio Free Europe.


Ratusan Ribu Warga Honduras yang Tinggal di Pengungsian Rentan Terinfeksi Covid-19

Lukashenko, yang telah berkuasa di Belarus selama 26 tahun, telah menghadapi aksi protes yang terjadi setiap hari sejak 9 Agustus 2020 lalu. Warga meminta Lukashenko untuk mundur dan menyerahkan kekuasaannya kepada pihak oposisi usai hasil pemilu 9 Agustus diyakini penuh dengan kecurangan. Negara-negara barat pun tidak mengakui hasil pemilu Belarus tersebut.

Sejak aksi protes terjadi, sejumlah pendemo tewas dan ribuan lainnya berhasil ditangkap oleh petugas keamanan. Bahkan beberapa laporan menyebut bahwa petugas keamanan tidak segan untuk melakukan kekerasan terhadap para pendemo.

Sebagian besar petinggi oposisi juga telah ditahan atau mereka dipaksa untuk meninggalkan Belarus.

Pihak Uni Eropa sendiri sebenarnya telah memberlakukan larangan visa dan pembekuan aset terhadap Lukashenko dan 53 pejabat Belarus yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap warga maupun tindak kecurangan hasil pemilu. Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan sejumlah negara barat juga telah memberlakukan sanksi terhadap para pejabat Belarus.

Iran Siap Perang dengan AS jika Donald Trump Berani Serang Fasilitas Nuklir Mereka

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia