logo


Klaim Rizieq-Anies Tak Bisa Dikenai Pidana, HRS Center: Harus Disikapi dengan Pendekatan Hukum Bukan Politik

HRS Center sebut UU Karantina Kesehatan tidak menggatur sanksi PSBB

20 November 2020 05:30 WIB

Anies Baswedan dan Habib Rizieq Syihab
Anies Baswedan dan Habib Rizieq Syihab Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekjen Habib Rizieq Shihab (HRS) Center, Haikal Hassan megatakan bahwa pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bisa dikenai sanksi pidana. Menurutnya, soal kerumunan di Petamburan beberapa waktu yang lalu perlu disikapi dengan pendekatan hukum.

"Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat yang kini dipersoalkan harus disikapi dengan pendekan hukum bukan pendekatan politik. Seiring dengan itu banyak dijumpai pendapat dan komentar yang tidak berdasarkan argumentasi yuridis," kata Haikal Haasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2020).

Ia mengatakan bahwa dasar hukum yang diberlakukan saat ini yaitu peraturan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB). Sementara, UU yang digunakan untuk dasar penyelidikan kerumunan di kediaman Rizieq Shihab yaitu UU nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Padahal menurutnya, UU Karantina Kesehatan tidak mengatur sanski PSBB.


Tolak Ajakan Dialog Rizieq Shihab, Istana Sebut Jokowi Tak Level dengan Orang yang Suka Caci Maki

"Undang-undang Nomr 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesahatan tidak menyebutkan norma hukum larangan dan sanksi pidana PSBB, norma hukum Pasal 9 juncto Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan berlaku dalam hal pelanggaran kekarantinaan, bukan PSBB," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya tidak tepat apabila aparat kepolisian menyebut kerumunan acara di Petamburan tersebut dikatakan sebagai peristiwa pidana. Ia mengatakan UU tesebut tidak relevan.

Tolak Rekonsiliasi Rizieq Shihab, Istana: Karena Dia Bukan Musuh

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati