logo


Soal Anies Baswedan Diberhentikan, PDIP: Tergantung Proses Penyelidikan di Kepolisian

Mendagri mengeluarkan instruksi terkait ketentuan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan Covid-19.

19 November 2020 16:45 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang.
Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang. Dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politikus PDIP, Junimart Girsang, mengapresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi terkait peringatan penegakan protokol kesehatan bagi kepala daerah.

"Kebetulan kemarin kami RDP dengan Mendagri dan saya pertanyakan mengenai bagaimana konsistensi penerapan UU No 6 tahun 2018 apakah Pak Mendagri betul-betul konsisten, tentu pengawasan penindakan kepala daerah itu menjadi kewenangan Mendagri, sebagai perwakilan presiden dan itu diatur UU," kata Junimart kepada wartawan, Kamis (19/11).

Anggota Komisi II DPR ini menyebut bisa tidaknya Anies Baswedan diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta tergantung pada polisi.


Hormati Ulama, Tengku Zulkarnain Doakan Anies Baswedan Makin Matang untuk Pimpin NKRI

"Kalau pertanyaan misalnya Anies bisa diberhentikan, tergantung gimana proses penyelidikan di kepolisian, tentu yang diterapkan itu pasti UU No 6 tahun 2018. Di pasal 23 tentang kekaratinaan dan kesehatan, kenapa demikian, itu kan jelas diatur," katanya.

"UU Kekarantinan itu bisa diterapkan kepada tempat atau daerah yang sudah diletakkan status, DKI PSBB. Tentu PSBB kan sudah jelas, dibatasi, terbatas semua, tapi malah ini dibiarkan begitu saja, kita lihat bagaimana proses penyelidikan di kepolisian," lanjutnya.

Sebelumnya, Tito mengeluarkan instruksi terkait ketentuan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes. Di sini menindaklanjuti arahan Presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan (pencegahan) Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat," kata Tito.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. Ini akan saya bagikan, hari ini akan saya tanda tangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah," jelasnya.

Polisi Selidiki Pembicaraan Anies-Habib Rizieq, Fadli Zon: Apa Sih yang Ditakuti?

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata