logo


Tebang Pilih, FPI Anggap Proses Hukum terhadap Rizieq Shihab Zalim

Aziz mempertanyakan apakah hukum hanya tegak pada Rizieq Shihab dan FPI.

17 November 2020 08:53 WIB

Habib Rizieq
Habib Rizieq Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Front Pembela Islam (FPI) menganggap proses hukum terhadap Habib Rizieq Shihab soal kerumunan dalam kegiatan sebagai tindakan yang zalim.

Menurut FPI, terdapat perlakuan yang tebang pilih terhadap Rizieq. Padahal, setiap warga negara seharusnya menerima perlakuan yang sama di depan hukum.

"Apakah hukum hanya tegak dan berlaku untuk Habib Rizieq Shihab dan FPI serta yang pro terhadap mereka saja? Ini zalim, berlebihan dan ketidakadilan nyata," kata Kuasa hukum FPI, Azis Yanuar, dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).


Rizieq Shihab Hanya Didenda Rp50 Juta, Dewi Tanjung Semprot Anies Baswedan

Azis menilai penerapan Pasal 93 Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 dalam perkara itu prematur apabila dilihat dari sudut pandang hukum. Dia menjelaskan, dalam aturan tersebut disebutkan perlu ada kedaruratan kesehatan masyarakat dalam suatu peristiwa yang dianggap pidana.

"Ada frasa menyebabkan KKM/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. KKM Dalam hal ini merujuk pada lampiran Kepmenkes 413/2020 jo Keppres 11/2020 dimana Covid-19 masuk KKM," terang Azis.

"Apa dasar hukum menetapkan kejadian malam ahad kemarin masuk KKM, bukti hukumnya mana," imbuhnya.

Azis menyebut pihak kepolisian seharusnya menelaah lebih lanjut mengenai dampak yang timbul dari peristiwa tersebut sebelum melakukan pemanggilan atau klarifikasi.

Dia lantas mengungkit Rapat koordinasi tingkat Menteri di Bali Juni lalu. Menurutnya, para menteri saat itu berkumpul tanpa memakai masker dan tidak ada jarak.

Selain itu, kegiatan Elite Race Marathon di Magelang, pendaftaran Gibran sebagai Bakal Calon Wali kota Solo pada September lalu. Azis heran pihak terkait kegiatan tersebut tidak dijatuhkan sanksi denda maupun pemecatan aparat keamanan.

"Gibran daftar balon Walkot (bakal calon wali kota) Solo September kemarin kumpulkan banyak massa tidak ada sanksi dan denda serta tidak ada pencopotan aparat keamanan di Solo," ujarnya.

"Kenapa semua di atas contoh sedikit tidak dipermasalahkan, tidak heboh sampai aparat keamanan dicopot. Tidak ada proses penerapan pasal 93 jo pasal 9 UU 6/2018 dan pasal 216 KUHP tuh. Dan Penyelidikan akan hal tersebut tidak ada," tambahnya.

Kerumunan di Petamburan Jadi Pembelajaran, Wagub DKI: Tokoh Sekelas Habib Rizieq Saja Harusnya Kami Tak Sungkan

Halaman: 
Penulis : Iskandar