logo


Protokol Kesehatan Tak Berlaku bagi Massa HRS, KITA: Inkonsistensi Pemerintah

Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), Maman Imanulhaq menilai pemerintah tidak konsisten dalam menangani situasi pandemi Covid-19 dengan melakukan pembiaran atas terjadinya kerumunan massa Habib Rizieq Shihab

16 November 2020 10:08 WIB

Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), Maman Imanulhaq (masker hitam)
Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), Maman Imanulhaq (masker hitam) siaran pers KITA

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), Maman Imanulhaq menilai bahwa negara sudah abai terhadap prinsip hukum salus populi suprema lex esto, sebuah asas yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, yang telah digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan-pembatasan sosial, razia masker, pembelajaran daring, pengaturan bekerja di rumah, penutupan mall dan pasar dan aturan lain yang merubah pola kehidupan yang berdampak luas.

Dalam siaran pers yang diterima oleh redaksi Jitunews pada Senin (16/11), Maman menyoroti sikap pemerintah yang melakukan pembiaran atas kerumunan massa yang mengiringi rangkaian kedatangan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dari Arab Saudi, perayaan pernikahan putri MRS dan rencana safari nya ke daerah-daerah, dimana hal tersebut sangat paradoks dengan protokol kesehatan yang selama ini digaungkan.

“Inkonsistensi pemerintah dalam penanganan covid-19 merupakan preseden buruk dan berdampak serius pada merebaknya cluster baru covid 19”, tegas Maman di Kantor KITA yang berada di Tebet, Jakarta.


Dituding Hina Habib Luthfi, Ustaz Maheer Anggap Gus Miftah Hanya Pansos

Maman menambahkan bahwa protokol kesehatan yang digaungkan oleh para pejabat negara dan aparat keamanan, sama sekali tidak berlaku bagi kerumunan orang pengikut MRS.

"Sikap inkonsistensi ini sangat melukai para dokter dan perawat yang berjuang di garda depan, murid sekolah yang kehilangan semangat bekajar karena daring, para korban PHK, Para Ustadz yang menahan diri tidak menggelar kegiataan keagamaan dan banyak pihak yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat ganasnya Covid-19," tambahnya.

Para pihak berwenang, lanjut Maman, sejauh ini hanya menyampaikan himbauan agar kerumunan itu menerapkan protokol kesehatan. Bahkan seolah memfasilitasi kerumunan itu seperti yang dilakukan aparat keamanan yang hadir di kegiatan tersebut dan pembagian masker oleh BNPB.

“Imbauan itu domainnya ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Negara itu harus mengambil tindakan tegas. Melarang atau membubarkan kerumunan”, kritik tokoh muda NU ini.

Maman menegaskan kembali bahwa Kerapatah Indonesia Tanah Air yang merupakan koalisi independen sejumlah Eks Relawan Jokowi-Amin telah mengirimkan rekomendasi kepada Presiden, Kementerian dan lembaga Tinggi negara yang salah satunya berisi pentingnya penanganan Covid 19 yang berasaskan prinsip keselamatan, keadilan dan partisipasi masyarakat.

“Kita meminta Pemerintahan Jokowi yang kita dukung mewariskan tata kelola pemerintahan yang tegas, berwibawa dan adil. Jokowi jangan terjebak politik akomodatif pragmatis yang merugikan rakyat banyak dan mencederai demokrasi Pancasila yang berasas semangat gotong royong”, tutup Maman.

Pengamat: Revolusi Akhlak ala Habib Rizieq Perlu Dipertanyakan dan Dicurigai.

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia