logo


Singgung UU Cipta Kerja, Habib Rizieq: Bikin UU atau Lagi Bikin Kuitansi Warung Kopi?

Habib Rizieq Syihab mengatakan bahwa proses pembuatan omnibus law UU Cipta Kerja lucu.

15 November 2020 05:45 WIB

Habib Rizieq.
Habib Rizieq. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, mengatakan bahwa proses pembuatan omnibus law UU Cipta Kerja lucu.

"Indonesia bikin undang-undang, namanya omnibus law. Niatnya sih bagus katanya, katanya. Untuk mempermudah dan memperlancar dunia usaha katanya. Untuk meringkaskan lebih dari 70 undang-undang dalam satu undang-undang saja, katanya. Lalu bagaimana sikap kita, ya kalau untuk kebaikan sih, nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah, Saudara, ini undang-undang prosesnya lucu," kata Rizieq dalam acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (15/11).

Melihat jumlah halaman pada UU Cipta Kerja, Rizieq menyebut pembuatan UU seperti membuat kuitansi warung kopi.


Kerumunan Simpatisan Habib Rizieq, PKB Sebut Pengorbanan Masyarakat Tak Ada Artinya

"Dari 800 halaman jadi 900-an, dari 900 naik jadi seribuan, dari seribu turun lagi jadi 812, dari 812 naik lagi jadi seribu sekian. Ini lagi bikin undang-undang atau lagi bikin kuitansi warung kopi?" kata Rizieq.

Rizieq mengatakan bahwa dalam membuat undang-undang, DPR harus mengundang tokoh masyarakat, salah satunya ulama.

"Yang namanya bikin undang-undang, Saudara, ini saya kasih tahu, masyarakat mesti paham. Yang namanya undang-undang, sebelum disidangkan, DPR itu harus ngundang tokoh masyarakat dari semua elemen. Undang ulamanya, kenapa ulama mesti diundang? Karena dalam undang-undang omnibus law ada hal-hal yang menyangkut agama," tuturnya.

"Undang juga ormas-ormasnya, undang juga pengusahanya, undang juga buruhnya, mahasiwanya ajak dulu dialog. Nggak boleh langsung bikin undang-undang, karena DPR itu wakil rakyat, bukan wakil partai," sambungnya.

Ia juga mengatakan bahwa UU dibahas dulu di Badan Legislasi (Baleg) hingga terakhir paripurna.

"Kedua, itu dibahas dulu di Baleg, nggak langsung dibawa ke paripurna, fraksi-fraksi ikut membahas, puncaknya nanti di paripurna. Di paripurna ini menarik, seluruh anggota Dewan yang berjumlah ratusan lebih, itu harus baca kalimat per kalimat, kata per kata, huruf per huruf, dan disahkannya per pasal dulu," jelasnya.

"Makanya, selama ini undang-undang nggak pernah tebel, paling 10 hingga 15 halaman supaya gampang dibaca, gampang dikaji, gampang dikoreksi. Tahu-tahu sekarang dibikin seribu halaman, nggak apa, nggak perlu dibaca, mau mulut berbusa lu baca. Kalau lu nggak baca, main ketok palu, disahkan, ini kan namanya ngawur," tambah Rizieq.

Soal Acara Habib Rizieq, Ketua Satgas Minta Anies Baswedan Betul-betul Terapkan Aturan

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata