logo


Sebut UU ITE di Era Jokowi untuk Tangkap Aktivis, Din Syamsuddin: Termasuk Aktivis KAMI

Padahal di era SBY UU ITE dirancang untuk memantau transaksi keuangan elektronik

13 November 2020 09:30 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin menilai bahwa saat ini Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaki Elektronik (UU ITE) tidak digunakan sesuai tujuan awal pembentukannya di masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia mengatakan UU ITE awalnya dirancang untuk memantau transaksi keuangan elektronik. Namun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, UU ITE justru disalahgunakan untuk menangkap aktivis.

"Bahwa UU ini dirancang sejak era pemerintahan SBY, dalam rangka memantau transaksi keuangan elektronik, dikaitkan dalam money laundering, korupsi dan sebagainya," kata Din dalam Webinar KAMI yang digelar secara daring, Kamis (12/11/2020).


Tanda Jasa Bukan untuk Bungkam Gatot, Istana: Jokowi Jalankan Konstitusi

"Namun pada rezim Jokowi ini, menurut para pengamat dan pakar saya sangat tertarik menggarisbawahi, disalahgunakan pada penekanan pada medsos," sambungnya.

Din menilai pemerintah telah salah kaprah terhadap penggunaan ITE. Ia menyebut gegara UU ITE banyak aktivis yang ditangkap, termasuk anggota KAMI yang ditangkap karena dituding sebagai pembuat kericuhan dalam demo tolak Omnibus Law Ciptaker beberapa waktu yang lalu.

"Salah satunya para aktivis KAMI yang sekarang masih ada dalam tahanan," tuturnya.

Puji Gatot yang Tak Hadir Tapi Terima Tanda Jasa, Rocky Gerung: Manuver Politik yang Luar Biasa

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati