logo


Pemerintah Diminta Mengaudit Sumbangan Dana Kampanye 35 Cakada yang Nol Rupiah

Ada 35 pasangan calon kepala daerah (Cakada) melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye senilai nol rupiah di Pilkada 2020.

12 November 2020 14:54 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ada 35 pasangan calon kepala daerah (Cakada) melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye senilai nol rupiah di Pilkada 2020.

Hal itu lantas menimbulkan pertanyaan akurasi dan ketidakkeseriusan pelaporan dana kampanye.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah untuk melakukan audit dana kampanye khususnya terhadap 35 pasang calon kepala daerah tersebut.


Tak Ada Klaster Baru Covid-19 Jelang Pilkada 2020, Mahfud: Saya Gembira

“Pemerintah juga perlu mengevaluasi pelaporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada Serentak 2020, dikarenakan laporan dana kampanye yang akurat, seharusnya dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon, mencegah praktik politik uang dan korupsi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Politisi Partai Golkar ini juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menegaskan kepada pasangan calon kepala daerah dan wakilnya bahwa terdapat tiga kewajiban pelaporan dana kampanye yang harus dipenuhi, yakni laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

“Serta menegaskan agar seluruh pasangan calon untuk membuat ke tiga jenis laporan mengenai dana kampanye tersebut,” tuturnya.

KPU juga didorong untuk menegaskan kepada pasangan calon agar melaporkan dana kampanye dengan jujur, akuntabel dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan ketika pasangan calon tersebut terpilih.

“Saya juga mendorong KPU membantu pasangan calon yang mengalami kesulitan atau hambatan administrasi dalam melaporkan dana LPSDK, sehingga dana LPSDK dapat dilaporkan secara utuh dan tepat waktu,” pungkasnya.

Puan Maharani: Setiap Tahapan Pilkada Harus Memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar