logo


Soal Sertifikasi Monas, Setneg: Tidak Ada Motif Lain, Demi Merah Putih Saja

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ingin melakukan sertifikasi terhadap Monumen Nasional

6 November 2020 11:00 WIB

Pengunjung bermain layang-layang di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Pengunjung bermain layang-layang di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. dok. Jitunews/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ingin melakukan sertifikasi terhadap Monumen Nasional (Monas).

"Terkait sertifikasi lahan kawasan Monas, dari awal prinsip kami adalah lahan Monas harus disertifikatkan dan dicatat sebagai milik negara, tidak ada motif lain, demi merah putih saja," kata Sesmensetneg, Setya Utama, seperti diberitakan Detikcom, Jumat (6/11).

Setya mengatakan bahwa alasan Kemensetneg melakukan sertifikasi terhadap Monas juga atas dasar Keppres No 214 Tahun 1959 oleh Presiden Soekarno.


Bupati Tangerang: Misal Formula E di Monas Ribut, Tangerang Siap Jadi Tuan Rumah

"Dari pihak Setneg berpendapat karena Monas adalah monumen perjuangan bangsa Indonesia, milik seluruh masyarakat Indonesia, yang dibangun berdasarkan Keppres No. 214 Tahun 1959 oleh Presiden Soekarno, seharusnya tercatat sebagai barang milik negara pemerintah pusat dalam hal ini Kemensetneg," jelasnya.

Setya mengatakan bahwa kepemilikan Monas atas nama Kemensetneg namun sepakat dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Soal pengelolaannya, kami setuju untuk tetap dilakukan oleh Pemprov DKI, sesuai berita acara serah terima (BAST) Mendikbud kepada Gubernur DKI tanggal 25 Agustus tahun 1978. Kepemilikan lahan Monas atas nama Setneg ini sesuai dengan Keppres 25 tahun 1995, dimana Mensesneg sebagai Ketua Pengarah dan Gubernur DKI selaku Ketua Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, yang Monas termasuk di dalamnya," ujarnya.

Pihak Kemensetneg juga sudah beberapa kali membahas persoalan sertifikasi dengan pihak BPN dan Pemprov DKI serta PKI.

"Diskusinya adalah alas hukum yang tepat untuk lahan Monas, jangan sampai ada masalah dikemudian hari setelah penetapan sertifikat, misalnya pencatatan ganda di Setneg dan di Pemprov DKI, harus proper dan akuntabel dari sisi peraturan bidang pertanahan dan barang milik negara," kata Setya.

Anies Tunda Formula E karena Corona, Mahfud: Saya Merasa Jakarta Aman Saja

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata