logo


Pengamat: Dominannya Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020

Temuan senada juga dikemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hanya 4 persen kegiatan kampanye yang menggunakan media daring dan media sosial. Sebanyak 96 persen paslon masih menggunakan kampanye pertemuan langsung secara tatap muka.

4 November 2020 16:44 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Kampanye Pilkada Serentak 2020 sudah berlangsung lebih satu bulan. Dalam cacatat Bawaslu, sebanyak 39.303 kegiatan kampanye digelar tatap muka dan hanya 247 kampanye via daring.

Temuan senada juga dikemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hanya 4 persen kegiatan kampanye yang menggunakan media daring dan media sosial. Sebanyak 96 persen paslon masih menggunakan kampanye pertemuan langsung secara tatap muka.

Pengamat Komunikasi politik Universitas Esa unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan rendahnya kampanye melalui media daring dan medsos memang mengejutkan.


Bantah Terlibat Video Porno, Ketua DPC PDIP Pangkep Sebut Ada Kaitannya dengan Pilkada

“Sebab, di era pandemi covid-19, paslon diharapkan lebih banyak menggunakan media darling dan medsos dalam kampanye. Harapannya agar penularan covid-19 dapat diminimalkan atau minimal tidak menjadi cluster baru,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/11/2020).

Jamiluddin menambahkan harapan menggunakan media daring dan medsos dalam kampanye Pilkada serentak 2020 memang beralasan. Sebab, jumlah pengguna internet pada akhir Januari 2020 mencapai 175,4 juta orang dari total penduduk Indonesia 272,1 juta jiwa.

“Ini artinya, hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet,” tuturnya.

Tingginya pengguna internet di tanah air, diasumsikan akan efektif berkampanye melalui media darling dan medsos. Karena itu, para paslon awalnya diperkirakan akan lebih banyak menggunakan kampanye melalui media tersebut daripada melalui tatap muka.

“Semua perkiraan dan harapan itu meleset. Banyak pihak menilai, hal itu terjadi karena ketidaksiapan tim.kampanye dan/atau calon dengan perangkat kampanye,” kata Jamiluddin.

Jamiluddin menilai penilaian ini tampaknya berlebihan mengingat masing-masing paslon pada dasarnya mampu merekrut tim kampanye yang menguasai seluk beluk media darling dan medsos.

“Karena itu, kurang beralasan bila rendahnya kampanye via media daring dan medsos hanya karena tim kampanye dan paslon gagap teknologi,” tuturnya.

Daam hal ini, Jamiluddin mengatakan ada kemungkinan tim kampanye dan paslon memang meragukan efektivitas kampanye melalui media daring dan medsos.

Hal itu disebabkam oleh beberapa faktor. Pertama, menurut Bawaslu memang masih ada kendala akses internet di 541 kecamatan di daerah yang menggelar pilkafa 2020. Ini artinya, di sejumlah kecamatan tersebut memang sulit dilaksanakan kampanye melalui media daring dan medsos secara optimal.

“Keterbatasan akses internet akan menghasilkan banyak gangguan bila dipaksakan kampanye via media daring dan medsos,” kata Jamiluddin.

Kedua, efektifitas kampanye melalui media daring dan medsos masih diragukan. Sebab, kebanyakan pengguna media ini untuk bersilaturahmi dengan teman dan bertujuan mencari hiburan, bukan untuk mencari informasi politik.

“Bahkan pengguna media daring dan medsos dari kalangan milenial, pada umumnya apolitik. Mereka menggunakan media tersebut jauh dari kepentingan politik,” jelasnya.

Tiga, hasil penelitian mengenai efek media menunjukkan, paling efektif hanya pada level koginitif dan afektif. Sementara untuk efek perilaku unumnya diperoleh melalui komunikasi tatap muka.

Atas dasar pertimbangan itu, Jamiluddin mengatakan kiranya menjadi logis bila tim kampanye dan paslon lebih tertarik kampanye melalui tatap muka.

“Melalui kampanye model ini, mereka lebih yakin akan dapat mengajak pemilih untuk memilih paslonnya pada 9 Desember 2020,” tuturnya.

Konsekuensi dari keyakinan itu, tentu tim kampanye dan paslon akan memperbanyak kampanye melalui tatap muka. Walupun mereka menyadari, kampanye model ini membuka ruang terjadinya kerumuman.

Karena itu, lanjut Jamiluddin, peluang penularan covid-19 melalui kampanye tatap muka memang sangat terbuka.

Dan untuk meminimalkan hal itu terjadi, tim kampanye dan paslon seyogyanya taat asas melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap kampanye tatap muka.

Selain itu, kata Jamiluddin, Bawaslu pun harus lebih intens dalam mengawasi pelaksanaan kampanye tatap muka. Kampanye yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan seharusnya ditindak tegas dengan cara membubarkannya.

Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan Bawaslu dimana pun berada haruslah mendahulukan kesehatan daripada politik.

“Dengan begitu, semua Bawaslu akan bekerja dengan koridor yang sama dalam mengawasi kampanye tatap muka, sehingga pilkada 2020 tidak menjadi cluster baru penyebaran covid-19,” kata dia.

Dan untuk menutup kemungkinan, kampanye tatap muka juga dijadikan ajang untuk praktik politik uang.

“Bawaslu lagi-lagi harus mengerahkan semua SDM yang dimiliki agar dapat mencegah beragam operandi politik uang,” kata Jamiluddin.

“Semua itu dimaksudkan agar Pilkada yang menggunakan anggaran besar dan dilaksanakan di tengah ancaman covid-19 dapat menghasilkan pemimpin daerah yang mumpuni dan amanah. Selamat memilih kepala daerah dengan rasional,” pungkasnya.

AA LaNyalla: DPD RI Akan Fokus Kawal Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar