logo


PKS: Satgas Pelaksana HPM Harus Berani Tindak Tegas Pengusaha Smelter Asing

Hal ini penting dilakukan agar program hilirisasi nikel dapat tercapai

30 Oktober 2020 16:56 WIB

Groundbreaking smelter Feronikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Groundbreaking smelter Feronikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara. ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Satgas Pelaksana Harga Patokan Mineral (HPM) bentukan Menko Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan diminta untuk konsisten menegakan aturan Permen ESDM No.11 Tahun 2020.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menegaskan bahwa satgas ini harus berani menindak tegas pengusaha smelter asing yang tidak menggunakan HPM ketika bertransaksi dengan penambang lokal.

“Hal ini penting dilakukan agar program hilirisasi nikel dapat tercapai,” ujar Mulyanto di Jakarta, Jumat (30/10/2020).


Tambah 2 Smelter, Listrik 700 MW Disiapkan Pasok Klaster Halmahera

Sebelumnya Pemerintah melalui Menteri ESDM, menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri No.7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Tujuan aturan ini dibuat agar antara pihak pembeli dan penambang memiliki patokan harga yang disepakati. Dengan demikian ketimpangan harga dapat dihindari.

Mulyanto minta Pemerintah konsisten menegakan isi aturan itu. Jangan sampai aturan hanya bagus dibaca tapi tidak dapat dilaksanakan.

Mulyanto mengaku, hingga saat ini masih menerima laporan adanya pengusaha smleter yang tidak menggunakan HPM sebagai acuan. Akibatnya pengusaha lokal merasa dirugikan.

"Ini adalah ketidakadilan yang kasat mata. Pemerintah harus bertindak tegas. Satgas yang dibentuk Menko Luhut Binsar Panjaitan, nyatanya juga belum memperlihatkan hasil yang nyata. Jangan sampai terkesan Pemerintah membela pengusaha smelter yang terutama berasal dari Cina serta mengabaikan nasib penambang lokal.

"Kalau mereka mogok menambang, maka suplai akan macet. Akhirnya yang akan rugi adalah kita semua," ujarnya

Mulyanto menegaskan bahwa PKS mendorong Pemerintah agar menindak tegas para pengusaha smelter yang tidak mematuhi peraturan menteri ESDM tentang HPM.

Pasalnya, pengabaian tersebut jelas merugikan para penambang nikel lokal karena terpaksa menerima harga jauh di bawah HPM.

"Belum lagi kondisi unfair dalam pengukuran kadar nikel, yang memunculkan perselisihan (dispute) antara pengusaha smelter dan penambang, yang berujung pada finalti yang merugikan penambang lokal tersebut," pungkasnya.

Strategi Jitu PLN Kejar Penjualan Listrik di 2019

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar