logo


New Normal Jadi Momentun Transformasi Digital Indonesia

Indonesia telah mengadopsi beragam inovasi teknologi dalam upaya pelayanan kepada publik yang lebih optimal, efektif dan efisien. Dimana hal itu sesuai amanat Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

27 Oktober 2020 10:25 WIB

Sekjen NasDem, Johnny G Plate
Sekjen NasDem, Johnny G Plate Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia.

Menurutnya Indonesia telah mengadopsi beragam inovasi teknologi dalam upaya pelayanan kepada publik yang lebih optimal, efektif dan efisien. Dimana hal itu sesuai amanat Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk tidak lagi terbatas pada adopsi teknologi semata. Kita dituntut untuk mensukseskan implementasi e-government menuju digital government,” ujarnya dalam Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi, dari Jakarta, Senin (26/10/2020).


Gerindra Minta Menkominfo Dipecat, NasDem: Harusnya Berkaca, Jangan Komentari Menteri dari Partai Lain

“Dalam hal ini, pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan kebijakan menjadi prasyarat yang utama untuk mewujudkannya," imbuhnya.

Menteri Johnny mengatakan, pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat serta tata laku pemerintahan. Dari hasil temuan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL), Johny menyatakan adanya peningkatan penggunaan internet fixed broadband sebesar 28 persen di kuartal kedua tahun ini.

“Momentum tersebut menjadi titik di mana transformasi digital nasional menjadi kian mendesak untuk dilakukan," tandasnya.

Menteri Johnny mengungkapkan bahwa sejak tahun 2016, Indonesia telah didaulat sebagai Open Government Leader oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

OECD mendefinisikan open government sebagai budaya pemerintahan yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang mendukung pertumbuhan demokrasi secara inklusif.

"Pencapaian demikian tidak terlepas dari peran berbagai pihak, utamanya KIP, yang secara khusus diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hingga kini telah berperan dengan sangat baik dalam pemenuhan akses informasi yang akurat, khususnya informasi terkait kinerja badan publik," ungkapnya.

Kendati demikian, Johnny menegaskan bahwa menegaskan pemenuhan kebutuhan akan informasi dan data masih membutuhkan upaya berkesinambungan guna mewujudkan pemerintahan digital.

“Perjalanan kita masih panjang. Kebutuhan publik terhadap informasi yang akurat harus terus dijamin pemenuhannya. Upaya berkesinambungan pun perlu terus dilakukan melalui beragam program untuk mewujudkan digital government, seperti melalui inisiatif Satu Data Indonesia yang didukung dengan Pendirian Pusat Data Nasional," tukasnya.

Menkominfo: Widyaiswara Andal Dibutuhkan untuk Transformasi Digital Sektor Publik

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar