logo


Pembangunan KCJB Baru Capai 60 Persen, Erick Thohir Diminta Turun Tangan

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Mohammad Toha ketika dimintai komentarnya soal progres pembangunan KCJB yang hingga September 2020 baru mencapai 60 persen.

27 Oktober 2020 06:00 WIB

Ilustrasi kereta cepat
Ilustrasi kereta cepat istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- DPR RI mendorong Menteri BUMN Erick Thohir untuk ikut mengawal penyelesaian proyek pembangunan strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sesuai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, akhir 2021.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Mohammad Toha ketika dimintai komentarnya soal progres pembangunan KCJB yang hingga September 2020 baru mencapai 60 persen.

“Karena ada beberapa BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut, maka Menteri BUMN mestinya juga ikut mengawal penyelesaian proyek tersebut. Apalagi, Pak Presiden Jokowi menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa beroperasi di akhir 2021,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/10/2020).


Naik Hyperloop, Wusss, Jakarta-Banyuwangi Cuma Sejam

Dalam hal ini, Toha mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa DPR akan memanggil PT PSBI untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi kinerja penyelesaian proyek tersebut.

“Ya bisa kami memanggil PT PSBI untuk RDP, karena mitra kerja Komisi VI salah satunya dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN,” papar Toha.

Apalagi, tambah Toha, perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT PSBI juga ikut menyetor modal tunai yang penggunaannya tentu mesti ada pertanggungjawabannya.

“Intinya, DPR ikut bertanggung jawab agar proyek tersebut tepat waktu sesuai harapan Pak Presiden Jokowi. Jadi, DPR juga perlu mengetahui sejauh mana perusahaan BUMN tersebut terlibat, dan bagaimana perannya,” pungkasnya.

Diketahui, KJCB merupakan proyek yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan China Railway International Co. Ltd.

Di proyek yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp90 triliun itu, Indonesia memiliki 60 persen saham di KCIC, dan sisanya 40 persen dikuasai oleh Cina.

Sebesar 60 persen saham Indonesia tersebut diwakili PT PSBI yang terdiri beberapa perusahaan BUMN, antara lain, PT Wijaya Karya (WIKA) yang memiliki saham 38 persen, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar 25 persen, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII sebesar 25 persen, dan PT Jasa Marga sebesar 12 persen.

Hafisz Tohir: Meikarta Pihak yang Diuntungkan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar