logo


Cara Komunikasi Pemerintah Buruk, Presiden Disarankan Ganti Juru Bicara

Buruknya komunikasi publik pemerintah disebabkan dua hal utama.

23 Oktober 2020 16:11 WIB

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Presiden Joko Widodo kembali menegur jajaran menterinya karena kualitas komunikasi yang buruk. Kali ini presiden menilai komunikasi publik UU Cipta Kerja yang buruk.

Pengamat Komunikasi dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan buruknya komunikasi publik pemerintah disebabkan dua hal utama.

Pertama, setiap kementerian berpikir parsial dalam mengelola informasi publik berdasarkan persepsinya masing-masing. Akibatnya, masing-masing menteri menyampaikan informasi publik yang sama dengan substansi berbeda. Sehingga menteri satu sibuk meluruskan pernyataan menteri lainnya.


Prabowo Tunjuk 5 Jubir Khusus, Siapa Saja?

“Perbedaan substansi informasi publik yang disampaikan sesama menteri, selain membingungkan masyarakat juga kredibilitas pemerintah,” kata Jamal di Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Dua, juru bicara presiden yang ada saat ini selain dinilai tidak kredibel, juga kemampuan berkomunikasinya tidak baik.

Jamal mengatakan hal ini sangat berbeda ketika Johan Budi menjadi juru bicara presiden. Johan Budi dinilai sangat kredibel dan cara berkomunikasinya dapat diterima masyarakat.

“Perbedaan itu tentu menghasilkan penerimaan yang berbeda. Juru bicara presiden yang dinilai kredibel dan cara berkomunikasinya baik, tentu informasi publik yang disampaikannya akan lebih diterima masyarakat,” kata Jamal.

“Minimal tidak langsung terjadi penolakan bila yang menyampaikan informasi publik dari sosok yang kredibel,” tuturnya.

Dalam hal ini, Jamal mengatakan untuk memperbaiki buruknya informasi publik pemerintah, setidaknya perlu diperbaiki dua hal.

Pertama, perlu adanya lembaga yang khusus menangani informasi publik yaitu Bakohumas yang ada di Kementerian Komunikasi Dan Informatika.

“Lembaga itu sebenarnya sudah ada, tapi hingga saat ini belum difungsikan. Hanya saja, kedudukan Bakohumas masih non struktural. Padahal kalau Bakohumas dijadikan struktur formal, maka lembaga ini dapat mengkoordinir 780 humas pusat dan daerah,” tuturnya.

Karena itu, lanjut Jamal, Bakohumas dapat diusulkan menjadi Dirjen Kehumasan. Dan untuk kedudukannya terserah pemerintah mau ditempatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau di Sekneg.

“Tugas Bakohumas mengkoordinir informasi yang ada di Kementerian dan BUMN. Dengan tugas tersebut, Bakohumas dapat menjadi pusat informasi publik olahan dan mendistribusikannya ke 780 humas pusat dan daerah,” tuturnya.

Dua, mengganti juru bicara presiden yang kredibel dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

Jamal mengatakan hal ini mendesak dilakukan karena tidak ada gunanya informasi publik dikemas dengan baik tapi disampaikan oleh orang yang tidak kredibel dan cara penyampaiannya tidak baik.

“Kalau informasi publik akan didampaikan oleh juru bicara presiden, maka sebaiknya Bakohumas ditempatkan di Sekneg. Hal ini akan lebih memudahkan berkoordinasi dengan juru bicara presiden. Tapi kalau juru bicara komunikasi publik diserahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, maka Bakohumas sebaiknya tetap ada di kementerian tersebut,” urainya.

“Hanya saja menterinya memang layak diganti karena dinilai tidak kredibel dan kemampuan berkomunikasinya dinilai buruk,” tutup Jamal.

Prabowo Tunjuk 5 Juru Bicara Khusus Gerindra, Tak Ada Nama Fadli Zon

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar