logo


Istana Akui Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Ternyata Ini Alasannya

Pasal dihapus karena kembali ke aturan lama

23 Oktober 2020 15:01 WIB

Ilustrasi Blok Migas
Ilustrasi Blok Migas Katadata

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengakui ada satu pasal yang dihapus usai pengesahan Undang-undang Cipta Kerja pada 5 Okober 2020 yang lalu. Pasal tersebut yakni Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

"Intinya pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing," ujar Dini kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Ia menjelaskan bahwa penghapusan pasal tersebut lebih bersifat administratif atau salah ketik. Oleh karena itu, menurutnya penghapusan pasal tersebut tidak dilarang.


Perwakilan Buruh Titip Surat untuk Jokowi ke KSP, Apa Isinya?

"Yang tidak boleh diubah itu substansi. Dalam hal ini penghapusan sifatnya administartif/typo justru membuat substansi sesuai dengan yang sudah disetujui dalam rapat panja baleg DPR," jelasnya.

Dini menegaskan bahwa penghapusan pasal Migas tersebut sejalan dengan apa yang telah disepakati DPR.

Fadli Zon: Oposisi Jadi Minoritas, Sehingga Kamar Legislatif Tidak Jadi Channel Perjuangan Rakyat

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati