logo


YLBHI: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Menginjak-injak Hukum dan HAM

Kebijakan pemerintah dalam satu tahun terakhir dinilai memperlemah penegakan hukum dan HAM.

23 Oktober 2020 04:00 WIB

Presiden Jokowi - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin
Presiden Jokowi - Wakil Presiden Ma'ruf Amin Doc Jitu

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

YLBHI menilai penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia telah diinjak-injak oleh Jokowi-Ma'ruf.

"Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam satu tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, dan merampas ruang hidup masyarakat," tulis YLBHI dalam keterangannya, Kamis (22/10).


PDIP: Kalau Indonesia Ribut Terus, yang Akan Senang Negara Lain

"Satu tahun Jokowi-Ma'ruf, menginjak-injak hukum dan hak asasi manusia," jelasnya.

Selain itu, YLBHI menyoroti perampasan hak berpendapat yang terjadi di tahun pertama kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Mereka juga membeberkan tanda-tanda otoritarianisme pemerintah di tahun 2019.

"Ada 28 indikator yang menguatkan hal itu dengan tiga pola yang mengindikasikan bangkitnya otoritarianisme di Indonesia. Pertama, adanya upaya penghambatan kebebasan sipil berpikir, berkumpul, berpendapat, berekspresi dan berkeyakinan. Kedua, mengabaikan hukum yang berlaku baik konstitusi, Tap MPR maupun peraturan perundang-undangan. Ketiga, memiliki watak yang represif, yang mengedepankan pendekatan keamanan dan melihat kritik sebagai ancaman," ujarnya.

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi Tuai Kritikan, Denny Siregar Bela: Padi Saja Butuh Waktu

Halaman: 
Penulis : Iskandar