logo


Daerah Diminta Optimalisasi Penanganan Stunting

Sebanyak 54% dari jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini merupakan mantan stunting.

21 Oktober 2020 20:35 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM Persoalan stunting masih menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah. Pasalnya, persentase angka stunting berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2019 masih sebesar 27,67% atau artinya 1 dari 4 balita di Indonesia mengalami stunting.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Muhadjir Effendy) mengatakan bahwa dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh komponen masyarakat, terutama pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan program penanganan stunting.

“Para pemimpin daerah harus dapat mengidentifikasi program apa saja yang selama ini sudah ada dan program apa saja yang masih diperlukan dalam percepatan penanganan stunting,” ujarnya saat memberi sambutan secara daring pada acara Rapat Koordinasi Teknis Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting untuk Kabupaten/Kota Lokasi Prioritas Tahun 2021, Rabu (21/10).


Sebut Pandemi adalah Berkah, Menko PMK: Mendorong Pengembangan Teknologi dalam Negeri

Ia pun menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan perangkat, baik SDM maupun kebijakan yang dapat mendukung upaya percepatan penanganan stunting terutama di daerah masing-masing.

Sementara itu, berdasarkan Undang-undang No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 53, 54 dan 56 dinyatakan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga Berencana.

"Arahan Bapak Presiden, BKKBN yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penanganan stunting. Hal itu karena BKKBN mempunyai perangkat sampai dengan level desa/kelurahan yang dapat bekerja secara optimal dan menunjang program penanganan stunting," tutur Menko PMK.

Di lain sisi, menurutnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia ditentukan dari sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan. Pada periode emas tersebut, cikal bakal stunting mengalami gagal tumbuh karena kekurangan gizi berpengaruh terhadap perkembangan organ tubuh terutama otak.

“Kalau mereka yang pada 1000 HPK-nya mengalami hambatan terutama pada perkembangan otak akan berdampak jangka panjang hingga nanti saat menjadi angkatan kerja,” tutur Menko PMK.

Muhadjir menyebut berdasarkan data Bank Dunia, sebanyak 54% dari jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini merupakan mantan stunting. Inilah yang menjadi dasar penanganan stunting sangat penting dalam upaya membangun SDM masa depan Indonesia yang maju dan unggul.

“Dengan komitmen semua pihak, kita harus yakin dapat menurunkan angka stunting hingga serendah mungkin di mana target optimistik 2024 yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden yaitu 14%,” tandasnya.

Minta Pemuda Manfaatkan UU Ciptaker, Menko PMK: Disana Banyak Fasilitas yang Disediakan

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan