logo


PKS Beri Nilai 5 untuk Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Tanggal 20 Oktober 2020, Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun, 8 bulan di antaranya dilalui dalam suasana pandemi Covid-19. Berbagai catatan pun muncul mengiringi jalannya pemerintahan.

21 Oktober 2020 10:58 WIB

pkstv

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Tanggal 20 Oktober 2020, Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun, 8 bulan di antaranya dilalui dalam suasana pandemi Covid-19. Berbagai catatan pun muncul mengiringi jalannya pemerintahan.

Politisi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan salah satu catatan besar kepemimpinan Jokowi terletak pada masalah penegakan hukum.

“Dapat dilihat pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Djoko Tjandra,” ujar Mardani


Satu Tahun Kepemimpinan, Puan Minta Jokowi-Maruf Usaha Lebih Keras

Menurutnya peranan KPK KPK lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK.

“Lalu penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum membongkar semuanya kian menunjukkan kondisi penegakan hukum yang masih jauh dari harapan,” tuturnya.

Anggota DPR RI ini menambahkan kebebasan berekspresi juga menjadi catatan buruk. Hal ini terlihat dari data KontraS yang mencatat setidaknya ada 157 kasus selama 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Sejumlah aktivis ditangkap atas tuduhan melanggar UU ITE, UU yang kerap menjadi dasar penangkapan. Seharusnya dudukkan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat & hal berserikat,” kata Mardani.

Catatan berikutnya mengenai skandal Omnibus Law UU Cipta Kerja yg memicu reaksi publik hingga hari ini.

Mardani mengatakan terlihat jelas tidak diinternalisasinya nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan dalam proses legislasi yang seharusnya menjadi wadah penampung aspirasi publik.

“Pembahasan yang dipaksakan di tengah keterbatasan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 membuat terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memberi masukan, koreksi maupun penyempurnaan UU tersebut, bahkan cenderung tertutup minim transparansi,” tambahnya.

Mardani juga menyoroti penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya masih segar dalam ingatan diawal pandemi adanya polemik kewenangan menetapkan lockdown antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya ketidakselarasan ini berdampak pada proses pembagian bansos sampai menimbulkan kesimpangsiuran data masyarakat yang berhak menerima.

“Ditambah tdk sistematisnya penanganan yg pemerintah lakukan dan tidak diikuti dengan kebijakan publik berbasis sains. Kerap kali mengotak-atik Gugus Tugas ketimbang memperkuat Kemenkes dan Kemendagri. Imbasnya angka Covid-19 kian mengkhawatirkan,” tuturnya.

Sementara di bidang ekonomi, Mardani menilai kebijakan pro masyarakat miskin masih jauh panggang dari api.

“Bahkan Republika pernah mengutip angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 naik jd 9,78% / 26,42 juta orang (Momen awal ditemukannya kasus positif Covid-19). Di sisi lain apresiasi sikap tegas Menkeu yg menolak pajak 0% utk mobil baru,” kata Mardani.

“Terakhir, mungkin pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian Kementerian terlihat gagap dan hilang fokus. Secara umum nilai yang didapat 5 dari skala 10 untuk satu tahun kepemimpinan pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf,” pungkasnya.

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, PKS: Gagap Hadapi Soal Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar