logo


Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Pengamat: Banyak Cobaan Berat

Fadhli Harahab menilai banyak cobaan berat di satu tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

20 Oktober 2020 14:01 WIB

Jokowi-Ma\'ruf
Jokowi-Ma'ruf kompas.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Reseach and Analysis (Sudra), Fadhli Harahab menilai banyak cobaan berat di satu tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menurutnya segi Ekonomi menjadi cobaan berat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Sejak pandemi Covid-19 menyebar, praktis sendi perekonomian khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, UMKM, porak-poranda. Pendapatan masyarakat melemah beriringan dengan banyaknya pekerja yang di-PHK dan dirumahkan,” kata Fadhli, Selasa (20/10).


Survei ASI: 67,4% Publik Puas dengan Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

“Adanya berbagai regulasi dan bantuan sosial diharapkan menjadi suplemen guna mencegah dampak keterpurukan ekonomi walaupun itu bukanlah langkah strategis pemerintah dalam upaya meredam resesi,” imbuhnya.

Dari segi kesehatan, Fadhli menyebut penyebaran Covid-19 menjadi pukulan telak bagi seluruh sendi-sendi masyarakat.

Menurutnya penyakit ini telah melumpuhkan hampir seluruh aktivitas ruang publik yang berdampak pada keterpurukan berbagai aspek ekonimi, politik, sosial, agama bahkan budaya.

“Pentingnya upaya pencegahan terhadap masifnya penyebaran virus ini perlu menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi ini,” tuturnya.

Kemudian dari segi politik, Fadhli mengatakan penangkapan dan pemenjaraan aktivis sejak pemerintahan Presiden Jokowi perlu menjadi koreksi bersama di tengah perkembangan demokrasi tanah air.

“Layaknya sebuah negara demokrasi, maka gerakan penyeimbang dan kritis perlu mendapat ruang lebar dalam hal membangun bangsa ke depan,” kata dia.

Dalam hal ini, Fadhli mengatakan bahwa Indonesia dalam waktu kurang lebih sebulan akan dihadapkan dengan salah satu rutinitas politik yakni, Pilkada serentak 2020 di 270 wilayah/daerah.

Menurutnya Pilkada kali ini akan menjadi yang pertama kali di tengah keterbatasan, lantaran adanya wabah Covid-19.

Untuk itu, kata Fadhli, perlu ada langkah taktis maupun strategis dari seluruh stakeholder guna menyukseskan pesta demokrasi lokal tersebut. Pemerintah dan Penyelenggara Pilkada harus betul-betul meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih pemimpinnya.

“Jangan sampai Pilkada serentak menjadi klaster baru penyebaran Covid, karena lemahnya penegakan protokol kesehatan atau menjadi ajang jual beli suara karena lemahnya pengawasan,” tuturnya.

Terakhir dari segi sosial, Fadhli menyebut dampak dari banyaknya PHK pekerja akibat pandemi, membuat kondisi sosial juga semakin rentan kriminal, prostitusi, hingga perjudian.

“Di tengah berbagai macam cobaan itu, upaya memberikan rasa aman bagi masyarakat juga menjadi prioritas pemerintah di tengah berbagai macam keterbatasan akibat dampak pandemi covid-19,” pungkasnya

Diusulkan Tak Koalisi dengan PKS dan Demokrat, PDIP: Ini Sehat Bagi Demokrasi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar