logo


Banyak Versi UU Ciptaker, Mahfud Minta DPR Beri Penjelasan

Pencocokan naskah UU Ciptaker dalam Rapat Paripurna dengan yang diserahkan ke Jokowi dinilai perlu dilakukan untuk memastikan isinya tak berubah.

20 Oktober 2020 03:45 WIB

Mahfud MD
Mahfud MD voi.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Menko Polhukam Mahfud MD menilai DPR harus menjelaskan kemunculan banyak versi UU Ciptaker setelah disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10).

"Memang yang agak serius bagi saya, yang harus dijawab DPR itu sesudah palu diketok itu, apa benar sudah berubah atau hanya soal teknis," kata Mahfud dalam tayangan video di akun Youtube milik Karni Ilyas.

Mahfud sendiri mendengar tak ada perubahan naskah UU Ciptaker yang disahkan DPR dengan yang diserahkan ke Presiden Jokowi. Menurutnya, perbedaan jumlah halaman terjadi lantaran adanya perubahan ukuran tulisan.


806 Pelajar Terlibat Aksi Tolak UU Ciptaker, Stafsus Ketua DP BPIP: Buah dari Sistem Pendidikan Bermasalah.

"Jadi semula dicetak dengan font tertentu yang lebih besar, spasi lebih besar dengan 1.035 halaman. Tapi sesudah font dikecilkan menjadi 812 halaman," tuturnya.

Mantan ketua MK itu menyebut pencocokan naskah UU Ciptaker dalam Rapat Paripurna dengan naskah yang diserahkan ke Jokowi perlu dilakukan untuk memastikan isinya tak berubah.

Apabila benar diubah setelah disahkan, lanjut dia, UU tersebut mengalami cacat formal dan bisa dicabut.

"Kalau terpaksa juga itu misalnya benar terjadi itu (diubah setelah paripurna) kan berarti cacat formal. Kalau cacat formal itu MK bisa batalkan," jelasnya.

Diketahui, sekitar 5 naskah UU Ciptaker beredar di masyarakat setelah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Selang satu minggu disahkan, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut naskah UU Ciptaker yang sudah final berjumlah 1.035 halaman.

Namun, Indra meralat pernyataannya tersebut. Menurutnya, naskah UU Ciptaker yang final berjumlah 812 halaman. Indra menjelaskan perubahan jumlah halaman terjadi karena penggantian kertas dari ukuran A4 menjadi legal.

Naskah final tersebut telah berada di tangan Presiden Jokowi untuk ditandatangani Jokowi sebelum diundangkan. Jika tak ditandatangani pun, UU tersebut tetap berlaku setelah 30 hari sejak diterima dari DPR.

UU Ciptaker Menjawab Masalah Utama UMKM dan Koperasi

Halaman: 
Penulis : Iskandar