logo


Soroti Rencana Pembenahan UU Ciptaker, Pengamat: Hanya Sekadar Gula-gula bagi Pimpinan Buruh

Said menilai para pimpinan buruh bukan orang yang mudah terperdaya oleh tawaran semacam itu.

18 Oktober 2020 04:30 WIB

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara Said Salahuddin merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bakal membenahi persoalan UU Ciptaker melalui aturan turunan.

Said menilai aturan yang tengah disusun pemerintah mustahil dapat memperbaiki kekurangan dalam UU kontroversial itu. Ia menyebut apa yang disampaikan Luhut hanya sekadar menyenangkan hati para buruh.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) itu menyebut materi muatan PP, Perpres, serta Permen nantinya pasti akan merujuk pada semangat yang terkandung dalam UU sapu jagat tersebut.


Aktivis KAMI Ditangkap, Arief Poyuono Yakin Bukan Jokowi Dalangnya

“Rencana pembenahan UU Cipta Kerja yang dijanjikan Luhut tersebut menurut saya hanya sekedar gula-gula untuk menyenangkan hati pimpinan buruh supaya ikut pembahasan,” kata Said, seperti dikutip dari Pojoksatu.id, Minggu (18/10).

Dia mengatakan produk regulasi tak boleh menyimpang dari materi yang sebelumnya diatur. Oleha karena itu, peluang memperbaiki permasalahan UU Cipta Kerja melalui PP, Perpres, maupun Permen dipastikan buntu.

“Jadi, mau se-transparan dan se-akomodatif apapun pemerintah dalam proses penyusunan produk regulasi tersebut, hasilnya kelak akan sama saja, norma yang diatur dalam PP, Perpres, dan Permen sulit diharapkan dapat memulihkan kerugian konstitusional masyarakat, terutama elemen buruh, atas berlakunya UU Cipta Kerja,” terang dia.

Said menyebut taktik itu dipakai agar pimpinan buruh mau terlibat dalam proses penyusunan PP, Perpres, dan Permen. Padahal, pimpinan buruh itu bukan orang yang mudah terperdaya oleh tawaran semacam itu.

“Mereka paham bahwa apa yang dijanjikan pemerintah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum,” jelasnya.

UU KPK Diduga Satu Paket Omnibus Law Cipta Kerja

Halaman: 
Penulis : Iskandar