logo


Bila Sertifikasi 'Halal' Pemerintah Tak Libatkan MUI, Tengku Zulkarnain: Akankah Rakyat Percaya Kehalalannya?

Zul penasaran jika fatwa halal dari pihaknya mulai diabaikan oleh pemerintah.

17 Oktober 2020 18:06 WIB

Wakil Wasekjen MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain
Wakil Wasekjen MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain Dakwatuna.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain berandai-andai jika fatwa halal 'dari' pihaknya mulai diabaikan oleh pemerintah.

Dia penasaran apakah masyarakat bisa yakin apabila pemerintah nantinya menerbitkan fatwa halal sendiri tanpa keterlibatan MUI maupun ormas lainnya.

“Kira kira jika fatwa halal dari MUI diabaikan. Pemerintah mengeluarkan fatwa halal sendiri dan mengeluarkan sertifikat halal versi Pemerintah tanpa melibatkan MUI dan Ormas Islam. Akankah rakyat percaya kehalalannya?” cuit Zul di akun Twitternya, dikutip pada Sabtu (17/10).


Tengku Zul Sebut 3 Alasan Soeharto dan SBY Kerap Difitnah Rezim Saat Ini

Unggahan Zul itu memantik hasrat netizen untuk berkomentar. Sebagian dari mereka tak percaya pada status ‘halal’ yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Jelas nggak lah. Bagaimana bisa dipercaya. Jika kelakuan mereka yang suka bohong?” komentar akun @matawar**.

“Semoga label MUI tidak dijiplak sehingga membingungkan umat Islam. Gue sih gak bakal percaya,” ujar akun @singdoruk**.

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR sepakat mencantumkan sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH) ke dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pelaksanaan sertifikasi produk halal ini diperluas dengan melibatkan unsur ormas keagaman demi percepatan pelaksanaan sertifikasi JPH.

"Kita sepakati bahwa kewenangan yang selama ini di monopoli MUI dalam melakukan sertifikasi diserahkan ke ormas Islam," kata Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas dalam Webinar bertema Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi, Jakarta, Kamis (24/9)

Ormas Islam seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah hingga perguruan tinggi bisa memberi sertifikasi halal seperti yang saat ini dilakukan oleh MUI. Kendati begitu, label halal pada produk tetap dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang dikelola Kemenag.

"Sementara labelnya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang ada di Kementerian Agama," kata Supratman.

Sindir Pemerintah, Tengku Zul: Semua Mesti Nurut, Namanya Negara Korea Utara

Halaman: 
Penulis : Iskandar