logo


Pengamat: Keberpihakan PKS dan Partai Demokrat Menolak UU Ciptaker Perlu Dilanjutkan ke DPR

Kedua partai ini disebut bisa mengambil peran sebagai inisiator pembatalan UU Cipta Kerja melalui proses ‘legislative review’.

16 Oktober 2020 14:46 WIB

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin konfrontasi.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahudin mengatakan keberpihakan PKS dan Partai Demokrat pada perjuangan rakyat yang menolak UU Cipta Kerja perlu dilanjutkan di DPR.

Kedua partai ini disebut bisa mengambil peran sebagai inisiator pembatalan UU Cipta Kerja melalui proses ‘legislative review’.

“Penolakan PKS dan Partai Demokrat terhadap pengesahan UU Cipta Kerja di Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu wajar diapresiasi. Tetapi perjuangan mereka dalam memenuhi aspirasi rakyat tersebut semestinya tidak berhenti hanya sampai disitu,” ujar Said di Jakarta, Jumat (16/10/2020).


Sesalkan Perlakuan Rezim ke Tokoh KAMI, Mantan Ketua MK: Ditahan Saja Tak Pantas, Apalagi Diborgol

Said menambahkan bahwa kedua partai ini perlu mengambil langkah-langkah politik lanjutan yang bersifat strategis dan konstitusional.

“Hal ini untuk lebih meyakinkan publik bahwa PKS dan Demokrat konsisten pada sikapnya,” kata Said.

Menurutnya salah satu langkah politik yang bisa ditempuh oleh PKS dan Demokrat untuk membatalkan omnibus law adalah dengan cara menggagas pembentukan sebuah undang-undang baru.

“Undang-undang baru yang saya maksudkan adalah sebuah undang-undang yang kira-kira judulnya adalah undang-undang tentang pencabutan atas UU Cipta Kerja,” kata Said.

“Jadi, didalam undang-undang baru itu tidak perlu memuat banyak norma. Cukup dimuat beberapa pasal yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang baru tersebut,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Said mengatakan sebagai partai politik yang memiliki kursi di parlemen, PKS dan Demokrat memiliki kewenangan untuk itu. Sebab, kader-kader mereka di DPR memiliki hak konstitusional untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (RUU). Hak itu dijamin oleh Pasal 21 UUD 1945.

“Nah, gagasan untuk mengajukan RUU mengenai pencabutan UU Cipta Kerja oleh Anggota-anggota DPR dari Fraksi-PKS dan Fraksi-Demokrat menurut saya memiliki landasan yuridis yang kuat,” ulasnya.

“Dasarnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan normatif untuk membentuk sebuah undang-undang,” tambahnya.

Said juga menyoroti gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran menolak omnibus law yang tak kunjung berhenti belakangan ini.

Menurutnya hal ini jelas menunjukan adanya kebutuhan hukum dari masyarakat untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

“Nah, untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui proses ‘legislative review’, DPR seperti halnya MK juga memiliki hak menguji (‘toetsingsrecht’) sebuah UU yang ia bentuk sendiri,” kata Said lagi.

Menurut Said, perangkat hukum yang dibutuhkan DPR untuk membatalkan UU dimaksud adalah dengan cara membentuk undang-undang yang lain lagi. Sebab, UU hanya bisa dibatalkan dengan UU juga.

“Jadi, usulan mengajukan RUU mengenai pencabutan UU Cipta Kerja oleh Anggota DPR dari PKS dan Demokrat yang saya sarankan ini ada ‘legal reasioning’-nya. Beralasan menurut hukum,” kata dia.

Terkait dengan hal itu, lanjut Said, anggota-anggota dari PKS dan Demokrat menurut saya bisa menjadi inisiator sekaligus motor penggerak penggalangan tanda tangan pengusulan RUU mengenai pembatalan UU Cipta Kerja.

Setelah dimulai dari anggota-anggota PKS dan Demokrat sendiri, selanjutnya mereka bisa mengajak anggota-anggota dari fraksi yang lain guna memperluas dukungan.

“Orang seperti Fadli Zon dari Fraksi Gerindra, misalnya, mungkin juga mau ikutan tanda tangan. Bahkan, setelah terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran kemarin, boleh jadi sekarang ini sudah ada fraksi lain yang mau melakukan pertobatan dan bersedia mengubah sikap politiknya mendukung pembatalan UU Cipta Kerja,” pungkasnya.

Tokoh KAMI Ditangkap, Rizal Ramli Sebut Citra Polri Rusak Karena Dianggap Jadi Alat Kekuasaan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar