logo


Sebut KPK Tak Boleh Ada Mobil Dinas, Eks Pimpinan KPK: Sudah Dicukupi dengan Gajinya

Busyro mengatakan bahwa sejak adanya revisi UU membuat KPK rapuh.

16 Oktober 2020 14:34 WIB

Busyro Muqoddas.
Busyro Muqoddas. Antara

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, mengatakan bahwa anggaran Rp5 miliar untuk mobil dinas KPK adalah refleksi krisisnya kepemimpinan.

"Itu refleksi dari krisis kepemimpinan berdampak pada lunturnya kode etik pimpinan dan pegawai KPK tidak ada mobil dinas sejak dulu," kata Busyro, kepada wartawan, Jumat (16/10).

"Akar dan sumber segala sumber kerusakan negara adalah kepemimpinan yang keropos, moral, dan keteladannya. Korupsi yang makin sistemik dan pandemik, maupun kebohongan-kebohongan yang melembaga, serta kekerasan aparat terhadap rakyat adalah sebagai produknya. Bahkan kini meningkat menjadi korupsi legislasi," lanjutnya.


Candaan Soal Pegawai KPK Dapat Mobil Dinas, Febri: Saya Senyum Saja

Busyro mengatakan bahwa KPK sejak tahun 2003 tidak boleh ada kendaraan dinas dan fasilitas lainnya.

"KPK awal dibangun untuk atasi itu. Maka integritas kepemimpinan mutlak sebagai syarat. Di antaranya sejak 2003 -2019 ada ketentuan ketat tidak boleh ada kendaraan dinas, rumah dinas dan fasilitasnya. Karena sudah dicukupi dengan gajinya," katanya.

Busyro mengatakan bahwa sejak adanya revisi UU membuat KPK rapuh.

"Sejak UU KPK hasil revisi era Presiden Jokowi, KPK sebagai bangunan Lembaga Pemberantasan Korupsi dengan modalitas integritas, kesahajaan dalam kepemimpinan yang ketat secara etika, kini menjadi rapuh oleh dan akibat dari kehendak politik kumuh. Integritas moral justru masih dimiliki pegawai lama. Iklim korupsi tercermin dalam kemewahan birokrasi. Saya berkabung dengan KPK produk UU KPK hasil revisi yang cacat dan ringkih secara moral itu," kata Busyro.

Soal Mobil Dinas KPK, Gerindra: Penting untuk Keamanan

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata