logo


Daripada UU Ciptaker, Jokowi Mending Fokus Berantas Korupsi

Refly menilai Jokowi harus mengeluarkan Perppu yang berisi pembatalan UU Ciptaker dan peraturan pemberantasan korupsi yang lebih tegas.

11 Oktober 2020 11:45 WIB

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun.
Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun ikut berkomentar angkat soal polemik UU Cipta Kerja yang disahkan pada Senin (5/10) lalu. Dia menilai Presiden Joko Widodo harus menebitkan Perppu untuk membatalkan perundangan yang dijuluki UU Sapu Jagat itu.

Refly Harun menyebut pemerintah seharusnya fokus pada pemberantasan korupsi, bukan mengesahkan UU Ciptaker yang justru ditunggangi oleh kepentingan segelintir orang.

"Harusnya disikat itu yang namanya koruptor, lakukan pemberantasan korupsi, tunjukan leadership dalam pemberantasan korupsi," kata Refly lewat tayangan video di Kanal YouTube-nya.


PMKRI Jakarta Pusat Tolak Hasil Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja

"Bukan malah membuat UU Omnibus Law yang justru banyak penumpang gelapnya, hanya menguntungkan segelintir orang, dan memunculkan pro dan kontra. Bahkan mungkin juga sampai mengorbankan nyawa warga negara," tambahnya.

Dia berharap agar Jokowi lekas menyelesaikan polemik UU Ciptaker agar tak berkepanjangan. Menurutnya, Jokowi harus mengeluarkan Perppu yang berisi pembatalan UU Ciptaker dan peraturan pemberantasan korupsi yang lebih tegas.

"Mudah-mudahan Presiden Jokowi sadar dan segera mengeluarkan dua Perppu. Satu Perppu yang membatalkan UU Omnibus Law, kedua, Perppu yang lebih tegas soal pemberantasan korupsi, apa pun bentuknya," pungkasnya.

Biar Tak Salah Paham, PKS Minta Pemerintah Buka Akses Draf Final UU Ciptaker

Halaman: 
Penulis : Iskandar