logo


Perjuangkan Rakyat, PBNU Bakal Ajukan Uji Materi Omnibus Law Ciptaker ke MK

Upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan.

9 Oktober 2020 10:09 WIB

Said Aqil Siroj
Said Aqil Siroj Nu.or.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau masyarakat menahan hasrat turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan.

"Upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10).

Said menegaskan pihaknya mendukung uji materi atau judicial review UU Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, UU yang disahkan pada Senin (5/10) itu dinilai merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis.


Demo Rusuh, Ruhut Sitompul Minta Pimpinan Buruh dan Mahasiswa Bertanggung Jawab

"Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Said menyoroti keberadaan pasal pendidikan yang termaktub dalam UU Ciptaker. Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 26 poin K yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha.

Lalu Pasal 65 yang menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Ciptaker tersebut.

Menurut Said, lembaga pendidikan bukan sebuah perusahaan. Ia menilai pasal tersebut berpotensi menyulap pendidikan menjadi sebuah entitas untuk mencari untung atau komersil.

"Sektor pendidikan termasuk bidang yang semestinya tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni," jelasnya.

Terkait sistem kontrak kerja di UU Ciptaker, Said mengaku cukup memahami aspirasi dan penolakan dari buruh.

Said menyadari pengurangan komponen hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian. Hal itu dianggap mengesampingkan jaminan hidup yang layak bagi kaum buruh dan pekerja.

Lebih lanjut, Said juga berkomentar soal sertifikasi halal. Dia menyebut Pasal 48 UU Cipta Kerja telah mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kondisi ini disinyalir mengokohkan pemusatan dan monopoli fakta pada satu lembaga.

"Semangat UU Ciptaker adalah sentralisasi, termasuk dalam sertifikat halal," terang Said.

Said berpendapat, sentralisasi dan monopoli fatwa di tengah antusiasme syariah dapat mengganggu keberhasilan program sertifikasi.

Selain itu, Said berpandangan UU Cipta Kerja akan mengukuhkan paradigma bias industri dalam proses sertifikasi halal, karena kualifikasi auditor sebagaimana dibeberkan dalam Pasal 14 adalah sarjana bidang pangan kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga atau pertanian.

"Pengabaian sarjana syariah sebagai auditor halal menunjukkan sertifikasi halal bias industri," kata dia.

Terakhir, Said berpesan kepada warga NU aga memiliki sikap yang tegas dalam menilai UU Cipta Kerja. Ia menekankan kepentingan rakyat kecil harus senantiasa diperjuangkan.

Iwan Fals: Kalau Kecewa Omnibus Law, Gugat Saja ke MK

Halaman: 
Penulis : Iskandar