logo


Minta Jokowi Bekukan Omnibus Law, IPW Sebut Tak Cocok Diterapkan di Indonesia

Menurut Neta, perbedaan sistem dan asas negara membuat Omnibus Law tak cocok diterapkan di Tanah Air.

9 Oktober 2020 06:15 WIB

Joko Widodo
Joko Widodo Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane menyarankan Presiden Joko Widodo agar lekas membekukan Omnibus Law Cipta Kerja. Langkah itu disinyalir dapat meredam gelombang protes terhadap UU yang mengadopsi dari sistem hukum Amerika itu.

Neta membeberkan alasan penting mengenai pembatalan UU yang disahkan pada Senin (5/10) itu. Menurutnya, perbedaan sistem dan asas negara membuat Omnibus Law tak cocok diterapkan di Tanah Air.

“Ada dua alasan penting, kenapa Jokowi harus membekukan UU Cipta Kerja alias UU Omnibus Law. Pertama, roh UU Omnibus Law ini adalah bersistem negara federal, padahal konsep Indonesia adalah negara kesatuan. Kedua, roh UU Omnibus Law adalah berasas kapitalis individualisme, sementara Indonesia berasas Pancasila yang syarat musyawarah, mufakat dan kekeluargaan,” jelas Neta dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).


Respon Permintaan Ridwan Kamil, KSP: Opsi Perppu Belum Dipertimbangkan

Sementara itu, Neta mengingatkan Polri agar bisa menahan diri di tengah meluasnya penolakan terhadap UU Omnibus Law. Sebab polisi dibentuk dalam rangka mengayomi, melayani dan melindungi rakyat.

“Konsep dan asas Polri ini harus dipegang teguh oleh segenap anggota kepolisian sebagai insan Tribratha. Artinya Polri adalah sahabat segenap rakyat dan bukan musuh rakyat,” pungkasnya.

Pernah Ikut Demo Tolak RUU KUHP, Awkarin Dicari Netizen untuk Demo UU Cipta Kerja

Halaman: 
Penulis : Iskandar