logo


Respon Permintaan Ridwan Kamil, KSP: Opsi Perppu Belum Dipertimbangkan

KSP sebut upaya yang memungkinkan dilakukan untuk menolak UU Cipta Kerja adalah melalui gugatan uji materi ke MK

8 Oktober 2020 20:44 WIB

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian menjawab permintaan berbagai pihak termasuk dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja.

Ia mengatakan bahwa saat ini belum ada pertimbangan untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Namun upaya yang memungkinkan dilakukan untuk menolak UU Cipta Kerja yakni dengan mengajukan gugatan uji materil ke MK.

"Aspirasi publik didengar, tentu dihargai, tapi opsi Perppu belum dipertimbangkan. Jadi saat ini yang paling mungkin adalah jalur konstitusional, judicial review, bagi yang keberatan silakan ajukan ke MK," Kata Donny kepada wartawan, Kamis (8/10/2020).


Tak Punya Investasi di Indonesia, BKPM Heran 35 Investor Global Protes UU Cipta Kerja

Donny mengatakan bahwa pemerintah akan menaati keputusan MK terkait UU Cipta Kerja. Ia juga mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden akan segera diselesaikan untuk mempercepat aplikasi UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja. Menurutnya, ada beberapa point UU Cipta Kerja yang dinilai tidak adil.

"Diminta kepada Bapak Presiden untuk minimal menerbitkan Perppu pengganti undang-undang karena prosesnya masih ada 30 hari untuk direvisi presiden," ujarnya.

Minta Jokowi Temui Massa Aksi Tolak UU Cipta Kerja, PKS: Dia Pihak Pengusul

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati