logo


Mikropon Partai Demokrat Dimatikan Puan, Jeirry Sumampow: Sebuah Kebodohan Berpolitik

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai insiden dimatikannya mikropon Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR saat pengesahan UU Cipta Kerja adalah peristiwa konyol dan bukti kebodohan berpolitik

8 Oktober 2020 09:45 WIB

Ketua DPR RI, Puan Maharani
Ketua DPR RI, Puan Maharani Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tindakan Ketua DPR Puan Maharani yang mematikan mikropon politikus Partai Demokrat Irwan Fecho dalam rapat Paripurna DPR saat pengesahan UU Cipta Kerja, Senin (5/10) dinilai sebagai kebodohan dalam berpolitik yang ditunjukkan secara vulgar. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow dalam sebuah webinar pada Rabu (7/10).

"Itu menunjukkan bahwa pimpinan DPR tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, kalau menghentikan argumentasi dengan mematikan mik. Itu sebuah kebodohan berpolitik yang ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia secara vulgar," kata Jeirry dikutip dari CNN Indonesia pada Kamis (8/10).

Ia juga menyebut tindakan tersebut sangat konyol untuk dilakukan oleh seorang Ketua DPR. Menurutnya, Puan Maharani semestinya melakukan tindakan yang lebih elegan dengan melontarkan bantahan argumentasi untuk mematahkan pendapat anggota dewan.


Sindir Puan Maharani Soal Mic Mati, Nikita Mirzani Kena Sentil GPMN

"Gagasan yang disampaikan anggota DPR itu kan sebetulnya representasi gagasan rakyat, masa gagasan rakyat itu dimatikan hanya dengan mematikan mik, menurut saya ini peristiwa konyol," tegasnya.

Jeirry mengatakan bahwa disahkannya UU Cipta Kerja tersebut memberikan kesan jika pemerintah dan DPR sama sekali tidak peduli dengan aspirasi rakyat yang selama ini menyatakan keberatan dengan UU tersebut.

"Saya enggak habis paham dengan DPR kita, juga pemerintah sebagai pengusul undang-undang, yang memaksakan pengesahan undang-undang tanpa mendengar aspirasi dan partisipasi publik," papar Jeirry.

"Kalau mau jujur, sejak awal kita hampir enggak pernah mendapatkan ada masyarakat sipil yang setuju dengan undang-undang, tapi pemerintah memaksa DPR, lalu DPR juga memaksakan," ujarnya menambahkan.

Kecewa UU Ciptaker Disahkan, PA 212 Siap Gugat ke MK

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia