logo


Pengamat: Gelombang Golput Semakin Terbuka di Pilkada 2020

Pengesahan UU Omnibus Law sangat berpengaruh buat partai politik yang mendukung pengesahan UU tersebut di Pilkada serentak nanti,

7 Oktober 2020 19:52 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pengesahan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law kian menjadi bola liar, setelah berbagai pandangan dikeluarkan oleh pengamat dan politisi di DPR RI.

Polemik ini akan dijadikan oleh para penentang untuk menentang kebijakan Pemerintah lewat berbagai sektor, termasuk Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Direktur Social Policy dan Political Studies (Sospol's), Cecep Sopandi menilai, pengesahan UU Omnibus Law sangat berpengaruh buat partai politik yang mendukung pengesahan UU tersebut di Pilkada serentak nanti, akibat dari polarisasi dukungan dari pihak-pihak tertentu.


Fadli Zon Kritik dan Minta Maaf Terkait UU Cipta Kerja, Arteria Sebut Ketua Baleg dari Gerindra

“Kalau dilihat dari komposisi koalisi di Pilkada, rasanya sulit bagi buruh untuk mendukung atau menolak partai yang terlibat dalam pengesahan UU Ciptaker, mengingat terjadi polarisasi dukungan,” ujar Cecep, Rabu (7/10/2020).

Cecep mengatakan salah satu cara perlawanan buruh kepada Pemerintah dan DPR atas pengesahan UU Omnibus Law dengan Golput di Pilkada serentak 2020.

Menurutnya jika aksi Golput ini dilakukan maka akan berubah konstalasi politik, terkhusus bagi calon yang diusung oleh partai pendukung pengesahan UU Omnibus Law.

“Pilihan rasional bagi perlawanan buruh pada simbol kekuasaan adalah dengan Golput di Pilkada. Jika itu dilakukan, ini merubah konstalasi politik. Calon yang diunggulkan diprediksi akan menyusut, mengingat ada sekian persen pemilihnya Golput dan tidak hadir di TPS menyuarakan hak pilihnya,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, buruh di hampir seluruh daerah menggelar aksi penolakan terhadap disahkannya UU Omnibus Law.

Dalam hal ini, Cecep mengambil contoh di daerah Karawang, Jawa Barat dimana ratusan ribu pekerja buruh melakukan aksi penolakan dan ini sangat berpotensi terhadap Pilkada nanti.

“Buruh di Karawang hari ini demo lebih banyak, ini akan berpotensi mendorong gerakan delegitimasi pada simbol kekuasaan. Termasuk Pilkada,” kata Cecep.

“Suara buruh cukup signifikan, ditambah pengangguran dan para pekerja rentan. Jumlahnya kurang lebih 400.000 orang. Ini belum termasuk emak-emaknya yang juga ikut terdampak,” pungkasnya.

Fadli Zon Kritik UU Cipta Kerja, PPP: Kalau Tidak Setuju di Forum Kenapa Diam Saja?

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar