logo


Tolak RUU Ciptaker, Demokrat: Ini Melegalkan Perampasan Lahan Rakyat!

Demokat menilai pembahasan RUU Ciptaker terlalu dipaksakan

5 Oktober 2020 04:30 WIB

Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan
Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan menilai pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang  (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja terlalu dipaksakan. Menurutnya hal tersebut dapat dengan mudah merampas lahan rakyat dengan dalih proyek prioritas pemerintah.

"UU ini juga melegalkan perampasan lahan rakyat sebanyak dan semudah mungkin untuk proyek prioritas pemerintah dan proyek strategis nasional yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada swasta," kata Irwan seperti dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (4/10/2020).

Irwan juga menilai bahwa pembahasan RU Omnibus Law Ciptaker telah mengorbankan hak-hak rakyat demi menggerakan perekonomian nasional.


Tunggangi Aksi Tolak Omnibus Law, Gatot Nurmantyo Kena Sentil Denny Siregar

Ia pun mengatakan pemerintah terlalu terburu-buru melakukan pembahasan pengesahan RUU Ciptaker yang rencananya akan dilakukan pada Kamis (8/10) mendatang.

"Proses pembahasan RUU Ciptaker ini sudah kehilangan ruh secara filosofis, sosiologis, dan yuridis di tengah pandemi ini," lanjutnya.

RUU Ciptaker Ditolak PKS dan Demokrat, Pemerintah Tawarkan Dialog

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati