logo


Tolak Omnibus Law, 5 Juta Buruh Akan Lakukan Aksi Mogok Nasional 3 Hari

Aksi mogok buruh nasional akan dilakukan mulai tanggal 6 hingga 8 Okotober untuk menolak dikeluarkannya RUU Omnibus law

28 September 2020 17:35 WIB

Demo Buruh Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Demo Buruh Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja pikiran rakyat

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja, seperti KSPI, KSPSI AGN, serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja lainnya, telah sepakat untuk melakukan aksi mogok nasional untuk menolak dikeluarkannya RUU omnibus law Cipta Kerja.

Mogok nasional ini akan mereka lakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6 Oktober 2020, dan berakhir pada tanggal 8 Okotober bertepatan dengan digelarnya sidang paripurna yang membahas mengenai RUU Cipta Kerja.

Kesepakatan ini diambil setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing serikat pekerja, dalam rapat bersama di Jakarta, Minggu, 27 September 2020 kemarin.


Jokowi: Sebuah Tradisi Sedang Kita Mulai, Yaitu Menerbitkan Omnibus Law

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa aksi mogok nasional tersebut juga diikuti oleh beberapa federasi yang tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM, termasuk aliansi serikat pekerja seperti GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi.

“Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/9) dikutip dari Pikiran Rakyat.

Pihak buruh menilai RUU Omnibus Law hanya menguntungkan pihak pengusaha dimana dihilangkannya UMSK, hingga pengurangan nilai pesangon yang diterima oleh buruh, serta perusahaan dibebaskan untuk menggunakan buruh kontrak dan outsourcing pada semua pekerjaan tanpa adanya batasan waktu.

“Sejak awal kami meminta agar perlindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting,” kata Said Iqbal.

Aksi Mogok nasional ini nantinya akan melibatkan sejumlah sektor industri seperti kimia, energi, tekstil, telekomunikasi, transportasi, logistik, perbankan, dan lain-lain, dimana akan diikuti oleh sedikitnya 5 juta buruh di berbagai perusahaan di 25 provinsi dan 300 daerah di seluruh Indonesia.

Sebelum melakukan Aksi mogok nasional tersebut, Iqbal mengatakan bahwa pihak buruh terlebih dahulu akan menggelar aksi demontrasi setiap hari mulai dari 29 September hingga 8 Oktober 2020 mendatang.

“Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi, puncaknya kami akan melakukan mogok nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagaimana kami jelaskan di atas,” ujarnya.

Jokowi Minta Masukan Terkait Omnibus Law

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia