logo


Bantah Jokowi Ingkar Janji Terkait Eks Anggota Mawar, PPP: Di Negara Ini Tidak Ada yang Kebal Hukum

PPP sebut pengusutan kasus pelanggaran HAM di Indonesia sudah memiliki mekanisme tersendiri

28 September 2020 06:00 WIB

Achmad Baidowi
Achmad Baidowi ppp.or.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wasekjen PPP, Achmad Baidowi membantah tudingan Amnesty Internasional yang menyebut Presiden Joko Widodo melanggar janji terhadap penegakan HAM di Indonesia.

"Ya tidak (berari Jokowi ingkar janji) dong. Soal janji itu kan tetap bisa dilakukan," kata Achmad Baidowi kepada wartawan, Minggu (27/9/2020).

Achamd Baidowi menilai masuknya eks anggota mawar di lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tepat. Ia mengatakan bahwa pengusutan pelanggaran HAM di Indonesia sudah dilakukan berdasasarkan mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun di Indonesia yang kebal hukum.


Prabowo Tunjuk Eks Anggota Mawar Jadi Anak Buahnya, Amnesty Sebut Jokowi Langgar Janji

"Untuk pengusutannya sudah ada mekanisme. Di negara ini tidak ada yang kebal hukum," ujarnya.

Awiek sapaan akrabnya mengatakan bahwa penunjukan eks anggota Mawar yakni Brigjen TNI Yulius Selvanus yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan dan Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha yang ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan sudah dipertimbangkan dengan matang.

"Pengusutan anggota TNI aktif di Kemenhan saya kira sudah sesuai tupoksinya, asalakan tidak melanggar hukum. Juga harus dimaknai sebagai tugas negara. Dan itu bagian dari rotasi dan regenerasi. Yang terpenting tidak melanggar ketentuan UU. Soal ada pengusutan terhadap kasus-kasus masa lalu, kan orangnya masih ada tinggal diproses aja sesuai ketentuan hukum," pungkasnya.

Pilkada 2020 Tak Ditunda, Gus Mus: Tampaknya Pemerintah Masih Yakin dengan Kemampuannya...

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati