logo


Oposisi Hong Kong Minta 12 Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditahan China Segera Dibebaskan

Belasan anggota DPR Hong Kong dari pihak oposisi menggelar protes untuk meminta pemerintah China Daratan membebaskan 12 aktivis Hong Kong yang mereka tahan

25 September 2020 17:14 WIB

Bendera Hong Kong (kanan) dan China (kiri)
Bendera Hong Kong (kanan) dan China (kiri) istimewa

HONG KONG, JITUNEWS.COM - Sejumlah tokoh politik oposisi Hong Kong menggelar sebuah protes dan meminta pemerintah China untuk membebaskan 12 aktivis Hong Kong yang mereka tangkap di wilayah perairan China yang menuai kecaman dari pihak internasional.

Belasan anggota DPR Hong Kong pada Jumat (25/9) mendesak Kepala Sekretaris Mettew Cheung untuk bertemu dengan anggota keluarga dari kedua belas aktivis Hong Kong tersebut dan mengupayakan untuk memulangkan mereka yang ditahan oleh pemerintah China Daratan tersebut.

"Bebaskan 12 warga Hong Kong secepat mungkin," teriak sejumlah politisi tersebut.


Ada Pelanggaran HAM, AS Lagi-lagi Jatuhkan Sanksi kepada Iran

Kedua belas aktivis pro-demokrasi Hong Kong tersebut ditangkap pada 23 Agustus lalu saat mencoba melarikan diri ke Taiwan dari Hong Kong. Pihak kepolisian China mengatakan bahwa kedua belas orang itu ditangkap karena telah memasuki wilayah perairan China tanpa ijin sementara Kementerian Luar Negeri China telah memberi status kelompok separatis terhadap 12 orang tersebut. Sedangkan pemerintah Hong Kong mengatakan bahwa kedua belas orang tersebut sebelumnya merupakan 'kriminal' yang telah melanggar pembebasan bersyarat mereka usai terlibat aksi protes anti pemerintah pada tahun 2019 lalu.

Sebelumnya, pada 12 September lalu kerabat dan keluarga dari 12 orang tersebut telah membuat permohonan kepada pemerintah China Daratan untuk mengijinkan mereka melakukan kontak dengan para tahanan dan menyediakan tim kuasa hukum.

Menanggapi protes yang dilakukan oleh pihak oposisi tersebut, Cheung mengatakan bahwa para tahanan tersebut "merupakan penjahat yang telah melakukan tindak kejahatan yang serius, melanggar pembebasan bersyarat dan hukum di wilayah perairan China daratan."

"Departemen imigrasi dan lembaga keamanan adalah lembaga profesional yang akan menangani masalah tersebut," tambahnya.

Kim Jong Un Minta Maaf kepada Korsel Usai Tembak Mati Warga Negara Korsel

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia