logo


Jika Pilkada Perburuk Pandemi, PP Muhammadiyah Bakal Gugat Jokowi

Rohim mengatakan opsi tersebut menjadi jalan terakhir setelah usul penundaan Pilkada dari sejumlah kalangan dimentahkan.

25 September 2020 06:15 WIB

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap diselenggarakan meski pandemi Covid-19 belum berakhir.

Menentang hal itu, PP Muhammadiyah bakal menggugat pemerintahan Jokowi dan para pemangku kebijakan lainnya apabila keputusan meneruskan Pilkada 2020 justru memperburuk kondisi pandemi Covid-19.

Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Abdul Rohim Gazali menekankan opsi tersebut menjadi jalan terakhir setelah usul penundaan Pilkada dari sejumlah kalangan dimentahkan.


Jokowi Pilih Dirinya Ketimbang Terawan untuk Tangani Covid-19, Luhut: Mungkin untuk Lebih Cepat

"Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami bersama komponen lain bisa jadi akan melakukan gugatan terhadap pemerintah, KPU, DPR yang tetap memutuskan Pilkada 9 Desember," kata Rohim, seperti dikutip dari cnnindonesia.com, Jumat (25/9).

Rohim menjelaskan gugatan itu kemungkinan berupa class action. Gugatan tersebut bakal dimasukkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Rohim menegaskan bahwa jalur hukum adalah pilihan terakhir. Pihaknya berharap Pilkada di tengah pandemi tak menjadi sumber penularan virus corona.

"Kita tetap berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," jelasnya.

Identik dengan Pemenang, Gibran-Bajo Berebut Nomor Urut Satu di Pilkada Solo

Halaman: 
Penulis : Iskandar