logo


Dukung Penundaan Pilkada 2020, Mpok Sylvi: Bukan Hal Mustahil untuk Dilakukan

Sylviana Murni secara tegas meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah dan DPR untuk menunda dan pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut.

23 September 2020 12:28 WIB

Sylviana Murni.
Sylviana Murni. beritajakarta.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pemerintah memutuskan tetap akan menggelar pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020.

Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni mendesak penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal ini dikarenakan kasus Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia.

Menurutnya penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bukan hal yang mustahil untuk dilakukan karena telah diatur dalam UU No. 6 tahun 2020.


FPI Cs Serukan Umat Islam Tak Terlibat Proses Pilkada 2020

"Sebenarnya, penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bukan hal yang mustahil karena diatur dalam UU No. 6 tahun 2020. Ada beberapa pasal yang membahas tentang penundaan pilkada,” ujar Sylviana Murni di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Lebih lanjut, Pasal 120 Ayat (1) menjelaskan, jika ada bencana non alam mengakibatkan tahapan pilkada tidak dapat lanjut dilaksanakan, maka penundaan bisa dilakukan.

Memperhatikan tingginya ancaman COVID-19, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni secara tegas meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah dan DPR untuk menunda dan pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut.

“Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” tuturnya.

Perempuam yang akrab disapa Mpok Sylvi ini menganggap negara abai dalam persoalan kemanusiaan dan hilang dari konsentrasi terhadap tujuan kesehatan.

"Negara harus hadir ditengah-tengah ujian kemanusiaan, kefokusan dalam menangani krisis kesehatan dan penguatan jaring keamananan sosial menjadi tujuan bersama,” pungkasnya.

Sejauh ini, kasus positif virus corona sudah mencapai 252.923. Hampir selalu ada peningkatan 3 ribu kasus positif baru dalam beberapa hari terakhir.

Di tengah kecamuk wabah COVID-19 tersebut, pemerintah masih memiliki agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020.

Jokowi Didesak Terbitkan Perppu, PKS: Kita Tak Ingin Pilkada Jadi Horor

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar