logo


Jokowi Didesak Terbitkan Perppu, PKS: Kita Tak Ingin Pilkada Jadi Horor

Jika pilkada tidak bisa ditunda, maka penerbitan perppu pilkada di masa pandemi sangat mendesak.

23 September 2020 05:00 WIB

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Tim Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Netty Prasetiyani menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) baru terkait penyelenggaraan Pilkada 2020.

Menurut Netty, perppu pilkada perlu diterbitkan apabila kontestasi politik itu tak dapat ditunda pelaksanaannya. Hal itu, lanjut dia, sangat dibutuhkan demi menjamin keselamatan rakyat dari wabah Covid-19.

"Jika pilkada tidak bisa ditunda, maka penerbitan perppu pilkada di masa pandemi sangat mendesak. Peraturan yang ada tidak mencukupi untuk memastikan gelaran pilkada menjamin keselamatan rakyat. Kita tidak ingin pilkada jadi horor," kata Netty Prasetiyani, seperti dikutip dari cnnindonesia.com, Rabu (23/9).


Pilkada 2020 Tak Ditunda Meski Covid-19 Belum Reda, Andi Arief Khawatirkan Penambahan Luas Pemakaman

Netty menilai pemerintah seharusnya berkaca pada proses pendaftaran pasangan calon Pilkada 2020, 4 hingga 6 September. Pasalnya, kegiatan tersebut banyak melanggar protokol kesehatan sehingga menimbulkan klaster baru penularan Covid-19.

"Kerumunan massa, berdesakan, tidak menggunakan masker, dan pelanggaran protokol kesehatan lainnya saat pendaftaran paslon menunjukkan bahwa kita tidak bisa menertibkan massa tanpa payung hukum yang kuat. Bahkan, sejumlah calon kepala daerah positif Covid-19," jelasnya.

"Harus ada perppu yang tegas mengatur pelaksanaan pilkada. Buat sanksi pembubaran kegiatan bahkan diskualifikasi bagi paslon yang melanggar," tegas Netty.

Pilkada 2020 Tetap Digelar Desember, GNPF: Jangan Gara-gara Anak dan Menantunya Maju

Halaman: 
Penulis : Iskandar