logo


Pilkada Tak Ditunda Meski Pandemi Covid-19, KAMI Sebut Pemerintah dan DPR Keras Kepala

Din menilai sikap pemerintah dan DPR tersebut merupakan bentuk pengabaian aspirasi rakyat yang menginginkan keselamatan dari ancaman wabah.

23 September 2020 05:45 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin mengkritik keras keputusan pemerintah dan DPR yang tak menunda Pilkada 2020 meski di tengah pandemi Covid-19.

Din menilai sikap pemerintah dan DPR tersebut merupakan bentuk pengabaian aspirasi rakyat yang menginginkan keselamatan dari ancaman wabah.

"Sikap 'keras kepala' Pemerintah dan DPR tersebut jelas menunjukkan pengabaian dan pengingkaran terhadap aspirasi rakyat. Pada saat yg sama sikap demikian dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap aspirasi dan amanat rakyat," ujar Din Syamsuddin, dalam keterangannya, Selasa (22/9).


Sadiaga Gabung Timses Bobby Nasution, Novel: Ada Keuntungan di Depan Mata

"Mereka (masyarakat sipil) semata-mata ingin menyelamatkan rakyat dari wabah dan marabahaya. Namun sayang suara moral dan kemanusiaan tersebut diabaikan dan tidak didengar oleh Pemerintah dan DPR," sambungnya.

Menurut Din, keputusan tak menunda Pilkada bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah, yakni Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak.

Din menyebutkan, Pilkada serentak dapat ditunda karena musibah nasional Pandemi Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Pasal 201A.

"Hal ini mengandung arti bahwa Pemerintah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Sungguh menunjukkan apa yang disebut dengan Kediktatoran Konstitusional," cetus Din.

Pilkada 2020 Tetap Dilaksanakan, Pengamat: Pemerintah Mengabaikan Suara Rakyat

Halaman: 
Penulis : Iskandar