logo


3.000 Pilkades Ditunda, Pimpinan MPR Sarankan Mendagri Revisi UU Pilkada

Mendagri menyatakan bahwa 3.000 Pilkades ditunda pelaksanaannya

21 September 2020 10:49 WIB

Hidayat Nur Wahid
Hidayat Nur Wahid Detik.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades akan ditunda pelaksanaannya.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi langkah Mendagri tersebut. Ia tidak ingin Pilkada menjadi klaster penyebaran Covid-19.

"3000 Pilkades bisa ditunda oleh Mendagri. Dan sebaiknya Kemendagri tak hanya tolak KPU memperbolehkan konser musik dll, dan tetap akan gelar Pilkada serentak, dengan dalih adanya UU. Bagusnya Mendagri&DPR&DPD segera rapat, revisi UU Pilkada, agar Pilkada tak jadi klaster covid-19," ujar HNW melalui akun Twitternya, Senin (21/9).


Tito Sebut Negara Otokrasi Lebih Efektif Atasi Corona, Natalius Pigai: Indonesia Berbohong

Sebelumnya, Mendagri menyatakan bahwa 3.000 Pilkades ditunda pelaksanaannya

"Ini Pilkades kita tunda, itu ada tiga ribu Pilkades semuanya sudah kita tunda. Kenapa, karena kita tidak bisa kontrol. Karena itu kan yang melaksanakannya adalah panitianya ini kan Bupati menurut undang undang. Tapi dengan kewenangan saya sebagai Mendagri saya perintahkan dengan surat edaran, saya minta tunda sampai dengan Pilkada selesai kita lihat Bagaimana pilkada dan Pilkades itu ada 3.000 lebih," kata Tito, dalam diskusi webinar nasional seri 2 KSDI bertema Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi, Minggu (20/9).

Tito menyebut bahwa KPU di tingkat daerah bisa mengontrol proses Pilkada. KPU dinilai mampu menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi.

Sedangkan Pilkades panitia pemilihannya diatur oleh pemerintah Kabupaten sehingga dikhawatirkan menimbulkan penularan Covid-19.

"Jadi kita sudah mencegah, kemudian karena kalau Pilkada mungkin lebih bisa kita kontrol tapi kalau Pilkades penyelenggaraannya kan tiap-tiap Kabupaten masing-masing. Kalau di manajemen yang baik akan bagus tapi kalau yang nggak baik (manajemennya) rawan sekali, jadi sudah kita tunda," ujarnya.

Menag Sebut Radikalisme Masuk dari Good Looking, Pimpinan MPR Tak Ingin Anak Muda Diframing

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata