logo


KAMI Minta Pilkada Ditunda, PDIP Tak Sepakat: Tidak Boleh Jabatan Politik Diisi Plt!

PDIP menilai penundaan pilkada hanya menciptakan ketidakpastian baru

21 September 2020 09:46 WIB

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo mendesak agar pilkada 2020 ditunda. Ia meminta agar pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap rakyat Indonesia. Ia menilai apabila pilkada dipaksakan tetap diselanggarakan di tengah pandemi maka keselamatan rakyat akan terancam.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaskan bahwa pikada tetap dilakukan tahun 2020. Ia mengatakan apabila pilkada ditunda maka banyak daerah yang dipimpin pelaksana tugas (plt) kepada daerah.

"Kepala daerah harus diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Sementara di dalam masa kritis, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi Plt," kata Hasto dalam keterangan resminya, Minggu (20/9/2020).


Desak Pilkada Ditunda, KAMI: Ini Melanggar Janji Jokowi

Ia menilai penundaan pilkada hanya akan membuat ketidakpastian baru. Ia kembali menegaskan pilkada tetap diselenggarakan Desember 2020 mendatang. Hal tersebut dilakukan agar pemimpin daerah mempunyai kepastian dalam mengambil program penanganan Covid-19.

"Justru memberikan kepastian agar ada pemimpin yang kuat, ada pemimpin-pemimpin yang punya program pencegahan Covid-19 yang kemudian dipilih rakyat," tandasnya.

Sandiaga Jadi Tim Pemenangan Bobby, PKS: Apa Nggak Terlalu Lokal Sebagai Mantan Cawapres?

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati